Laman

Saturday, June 8, 2013

Merasa Cukup Kaya

Merasa Cukup Kaya

Ilustrasi | KOMPAS/RIZA FATHONI


Oleh INDRA TRANGGONO

KOMPAS.com - Merasa cukup, itulah yang kini hilang dalam kesadaran etis bangsa ini. Menumpuk-numpuk kekayaan dan mengejar kenikmatan pun jadi "etos" baru seiring dengan maraknya korupsi.

Terminologi rumongso cukup (sadar pada kecukupan) diintrodusir kritikus sastra dan budayawan Faruk. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada itu melihat dan merasakan kaya tanpa mengenal batas telah menjadi pilihan mayoritas bangsa demi meraih berbagai kenikmatan, kenyamanan, dan "kehormatan" sosial. Kerakusan pun menjadi watak yang sepenuhnya tidak lagi dikutuk, tetapi justru dirayakan.

Masyarakat pun semakin permisif (serba boleh). Kaum koruptor pun tak lagi mendapatkan sanksi sosial yang berat, tetapi justru "dimaklumi", bahkan disambut dengan selebrasi. Siapa pun yang korupsi atau menjadi bagian dari persekongkolan penyolongan duit rakyat kini justru semakin populer dan "diterima" publik. Tanpa disadari, politik media massa—yang meletakkan negativitas sebagai basis pemberitaan—telah mengapitalisasi isu korupsi beserta aktor-aktornya menjadi komoditas.

Menjadi kaya merupakan hak setiap bangsa. Namun, kearifan Jawa memberikan peringatan: sugih tanpa ngasorake diri lan liyan (menjadi kaya tanpa harus mengorbankan kehormatan diri sendiri atau orang lain). Ini terhubung dengan ucapan pujangga Ronggowarsito: sak beja-bejane wong kang lali ising bejo wong kang eling lan waspada (kesadaran lebih utama dari lupa/khilaf).

Dari sini, dalam konteks kekayaan, perlu dikutip pelesetan yang mengatakan: sak beja-bejane wong kang sugih, isih beja wong kang duwe rasa cukup, nanging ya tetep sugih (keberuntungan orang kaya masih kalah beruntung dengan orang yang punya rasa cukup, tapi ya tetap kaya).

Meja makan

Kekayaan merupakan pencapaian diri yang sah sepanjang ia tetap dalam kontrol moral dan etik. Dengan kaya kita bisa menolong diri sendiri dan orang lain dari tekanan kemiskinan yang berpotensi menghilangkan martabat. Artinya, kekayaan bukan tujuan hidup, melainkan menjadi jalan budaya untuk membangun keberadaban manusia.

Budayawan YB Mangunwijaya mengatakan, orang bisa disebut kaya jika ia memiliki banyak kemungkinan untuk melakukan berbagai tindakan yang meluhurkan kemanusiaan. Dunia kemungkinan itu adalah nilai-nilai ideal kehidupan yang disangga secara kolektif.

Merasa cukup dalam menyikapi kekayaan merupakan konsep etik dan moral. Ia tidak hanya menghindarkan manusia dari watak tamak, tetapi juga membangun moralitas yang melekat pada kesadaran untuk selalu mau berbagi dengan orang lain. Ibaratnya, orang kaya yang berbudaya tidak akan memperlebar meja makannya hingga menggusur hak-hak orang lain. Ia merasa cukup dengan meja makannya yang kecil atau sedang sehingga masih tersedia ruang bagi orang lain untuk turut menikmati nasi dan lauk kesejahteraan.

Namun, kini yang terjadi pada mayoritas bangsa ini—terutama yang memiliki kuasa politik, ekonomi, sosial, dan budaya—justru menyelenggarakan festival kerakusan dengan ramai-ramai memperbesar meja makan masing- masing. Mereka pamer menu makanan berharga jutaan untuk sekali makan di depan orang- orang yang hanya bisa membayangkan rasa kenyang.

Dengan meja makan yang terus diperbesar, mereka tidak mengenal rasa cukup. Kekayaan yang mereka peroleh bukan menerbitkan rasa syukur melainkan justru menambah rasa lapar mereka untuk meraih kekayaan yang lebih besar, dengan cara-cara yang menyimpang moral dan melawan hukum.

Pada masa Orde Baru, orang sudah cukup syok mencuri uang negara bernilai puluhan atau ratusan juta. Akan tetapi, kini para koruptor merasa belum "berprestasi" jika belum mampu nyolong duit negara miliaran atau triliunan rupiah. Ketamakan telah merevitalisasi korupsi terkait jenis, teknik, dan capaiannya.

Imaji kebangsaan

Dalam sikap hidup yang permisif atas materi dan kenikmatan yang kini dominan dan hegemonik, mayoritas bangsa ini kian kehilangan imajinasi tentang kebangsaan. Dalam kemiskinan imajinasi dan kedangkalan cara berpikir, kebesaran bangsa tak lagi menjadi obsesi kolektif, tetapi sekadar dipahami sebagai mitos.

Konsumerisme yang diberhalakan telah mengubah kesadaran atas bangsa menjadi kesadaran atas ego pribadi dan kelompok. Kekayaan personal yang menjulang dianggap lebih mulia dibandingkan kesejahteraan yang terdistribusi bagi publik. Bangsa ini cenderung makin meng-"aku" (aku sebagai pusat kepentingan), tidak lagi meng-"kita" (kolektivitas sebagai orientasi nilai).

Kita khawatir ke depan ukuran kebangsaan bukan lagi rasa senasib, melainkan kekayaan tanpa mengenal rasa cukup. Siapa pun akan tidak diakui sebagai bagian dari bangsa ini hanya karena miskin. Cap sebagai beban negara pun disematkan kepada kaum papa.

Ke depan bangsa ini lebih membutuhkan pemimpin-pemimpin berkapasitas negarawan berkemampuan manajerial daripada penguasa-penguasa yang tak lebih dari "satuan pengaman" bagi kepentingan asing.

INDRA TRANGGONO Pemerhati Kebudayaan

 

Perempuan dan Surga yang Hilang

Perempuan dan Surga yang Hilang

Ilustrasi: Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei. KOMPAS/HERU SRI KUMORO | HERU SRI KUMORO


Oleh Umbu TW Pariangu

KOMPAS.com - Terseretnya beberapa perempuan dalam pusaran kasus suap impor daging sapi yang menimpa Ahmad Fathanah dan beberapa politisi PKS setidaknya menunjukkan citra perjuangan masa depan kaum hawa masih tersandung kerikil.

Sejatinya dalam diri perempuan tersimpan benih keperkasaan, ketangguhan, dan pantang menyerah. Ironisnya, sifat-sifat "unggul" ini kerap dikapitalisasi untuk menghalalkan tujuan-tujuan yang bersifat melestarikan kuasa patriarkat.

Seiring gelombang feminisme, perempuan memang mulai memiliki kesempatan spiritual lebih baik untuk eksis di tengah dominasi pria. Selain berperan sebagai ibu yang sukses mengasuh anak atau merawat keluarga, juga tangguh sebagai penggiat organisasi, politisi, pekerja lintas profesi, seniman, budayawan, artis, bintang iklan, foto model, jurnalis, presenter, dan profesi terhormat lainnya (Lily Z Munir, 2008).

Namun, jumlah itu tetap masih minim dibandingkan dengan kesempatan yang direguk lawan jenisnya. Dalam derap politik, di telapak kaki perempuan masih belum tersimpan "surga".

Pasca-diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan UU No 2/2008 tentang Partai Politik yang mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan politik untuk menduduki kursi parlemen, politik perempuan masih ditimpa kuasa patriarkat yang belum menghargai urgensi perempuan dalam kerja politik inklusif. Kuota 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan dipatuhi seadanya tanpa proses pengaderan yang bermutu.

Padahal, kekerasan domestik, kemiskinan, dan lemahnya akses perempuan terhadap pekerjaan dan pendidikan dapat diperjuangkan oleh kehadiran langsung perempuan di berbagai kamar pengambilan keputusan. Baik di tingkat di partai, legislatif, maupun di birokrasi pemerintahan.

Keberhasilan Puput Tantriana Sari yang memenangi kursi Bupati Probolinggo, Jawa Timur; Atty Suharti yang memenangi kursi Wali Kota Cimahi, Jawa Barat; Sri Surya Widati yang memenangi kursi Bupati Bantul; Anna Sophanah yang sebagai Bupati Indramayu, atau Widya Kandi sebagai Bupati Kendal tentunya adalah prestasi yang tak bisa dinafikan di arena politik.

Hanya saja, semringah kiprah perempuan di ranah politik ini tampaknya masih akan terancam tembok maskulinitas. Politisasi korupsi terhadap perempuan atau munculnya fenomena gratifikasi seks adalah tendensi yang menunjukkan perempuan kerap dijadikan komoditas dalam rezim politik kapitalisme.

Kualitas

Hipotesis feministik mencatat, kualitas pendidikan menjadi faktor yang menjebak perempuan dalam posisi tawar yang ringkih. Terlebih di tengah gelombang hedonisme massa yang meruyak.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2009 masih memperlihatkan 75,69 persen perempuan usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan tamat SMP ke bawah. Dari jumlah itu, mayoritas hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, yakni sebanyak 30,70 persen. Bahkan, semakin tinggi tingkat pendidikan, persentase partisipasi pendidikan perempuan semakin rendah: SMA (18,59 persen), diploma (2,74 persen), dan universitas (3,02 persen).

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga 2010, jumlah perempuan Indonesia yang belum melek huruf sekitar 5 juta lebih. Meski angka partisipasi sekolah perempuan meningkat dibandingkan pria, itu hanya pada tingkat pendidikan rendah.

Pendidikan yang rendah dan timpangnya kualitas pendidikan perempuan pada pendidikan tinggi menyebabkan daya saing kerja perempuan pun rendah. Sekitar 4,2 juta perempuan Indonesia (70 persen) dari total 6 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor rumah tangga alias sebagai pekerja migran karena ekonomi sulit dan ketimpangan akses permodalan.

Paparan di atas kian mengungkung wanita pada lemahnya basis kesadaran kolektif sebagai kelas nomor dua di dalam struktur sosial. Sebaliknya, laki-laki dianggap sosok maskulin, penanggung jawab keluarga sekaligus pemimpin di masyarakat. Di Swiss, misalnya, 50 persen penduduk perempuannya dilarang memilih dalam pemilu (Huntington, 1991). Kenyataan yang masih terjadi di negara maju ini terkait dengan pandangan yang mewarisi filsafat Hegel dan Kant bahwa dalam diri perempuan tidak ada rasionalitas, selain tubuh, tenaga, dan jerih payah yang dieksploitasi.

Untuk Indonesia, mungkin bisa dilihat pada potret birokrasi. Di birokrasi Kementerian Pertahanan, pada 2012 ternyata birokrat masih didominasi laki-laki. Pejabat eselon I dari TNI tercatat 9 laki-laki dan 1 perempuan. Eselon II terdapat 60 laki-laki dan hanya 1 perempuan. Eselon III, laki-laki tetap mendominasi dengan 272 orang, sedangkan perempuan cuma 20 orang. Pada pegawai negeri sipil eselon I, laki-laki berjumlah 9 orang, sedangkan perempuan cuma 1. Di eselon II, ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Eselon III terdapat 7 laki-laki dan 15 perempuan.

Dilihat dari kepangkatan militer, ada 71 perwira tinggi laki-laki dan perempuan hanya 1. Perwira menengah 693 laki-laki dan 95 perempuan, sementara perwira pertama 114 laki-laki dan 26 perempuan. Jomplangnya proporsi jabatan pria dan perempuan ini karena jabatan militer dinilai kurang cocok untuk ciri fisik perempuan yang secara kodrati dianggap lemah.

Buka akses

Kita berharap partai politik secara serius menyiapkan kader-kader perempuan berkualitas sejak sekarang sebagai investasi politik di lima tahun berikut untuk mengisi pos-pos politik di parlemen ataupun birokrasi. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah harus sungguh-sungguh membuka akses bagi perempuan dalam merajut peran dan kariernya di berbagai bidang, termasuk di birokrasi.

Penempatan atau pemberian akses tersebut tentu berdasarkan pertimbangan kualitas kompetensi, bukan karena aspek kewanitaan, sebagaimana ungkapan Marina Mahathir, most women are not elected because they are women. Apalagi menurut Sharpe (2000), perempuan memiliki keunggulan dalam hal hubungan interpersonal, kecermatan, naluri prestasi, mementingkan proses, dan kejujuran kerja serta bersikap lebih demokratis.

Jokowi sudah membuktikannya. Ketika terminal di kota Solo semrawut dan rawan premanisme, ia pun mengangkat perempuan menjadi kepala terminal. Hasilnya, wajah terminal berubah tertib, nyaman, dan steril dari tindakan kriminal. Selain itu, 17 pasar tradisional di Solo berhasil dibangun di bawah Ketua Satpol Pamong Praja yang adalah seorang perempuan.

Umbu TW Pariangu Dosen Fisipol Universitas Nusa Cendana, Kupang

 

"Tak Ada Perintah PKS Pasang Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM"

"Tak Ada Perintah PKS Pasang Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM"

FILE Menteri Sosial, Salim Assegaf Aljufrie. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN | DHONI SETIAWAN


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera mengatakan tidak ada perintah resmi dari partai untuk melakukan sosialisasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk lewat spanduk. Bahkan belum ada rapat pengambilan keputusan yang menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai tidak memerintahkan pasang spanduk-spanduk itu," kata politisi senior PKS Salim Segaf Al Jufri di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam, ketika dimintai tanggapan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, banyak spanduk penolakan kenaikan harga BBM terpasang di berbagai jalan di Jakarta, dengan sebagian di antaranya jelas mencantumkan identitas terkait dengan PKS.

Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan "BBM naik harga, rakyat menderita. Tolak sekarang juga". Di dalam spanduk tersebut tertera lambang PKS beserta nomor urut peserta pemilu, yakni tiga. Sebagian spanduk bahkan memasang wajah para politisi PKS.

Salim mengatakan, keputusan resmi partai diambil oleh Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). Hingga saat ini, kata dia, DPTP belum melakukan pertemuan, apalagi membahas masalah kenaikan harga BBM. Keputusan rapat DPTP sebelumnya, imbuh dia, tidak ada sikap PKS keluar koalisi maupun menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai itu ada DPTP. Jadi itu yang memutuskan. DPTP itu tidak memutuskan atau memerintahkan memasang spanduk-spanduk. Oleh karena itu, yang terjadi itu bukan dari DPTP, itu pendapat beberapa orang di DPP PKS," ucap Salim. Namun, dia pun membantah ada perbedaan pendapat di internal partainya. "Sebenarnya di PKS satu pendapat. Kalau di PKS itu ya DPTP saja. Oleh karena itu mungkin akan dibahas oleh Majelis Syuro dalam waktu dekat," tepis dia.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya. Para petinggi PKS dalam beragam kesempatan berbeda menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan.

Golkar: Soal PKS, Serahkan ke Presiden

Golkar: Soal PKS, Serahkan ke Presiden

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari | Kompas.com/SABRINA ASRIL


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakhadiran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung Pemerintah yang membahas agenda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Selasa (4/6/2013), berbuntut panjang. Beragam lontaran dari sesama partai koalisi bermunculan, termasuk desakan agar PKS keluar atau dikeluarkan dari koalisi.

"(Tapi) Setgab lebih cenderung serahkan sikap PKS pada Presiden. Karena penandatangan kontrak koalisi (adalah) antara presiden dengan PKS," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari, di di Sekretariat Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013) malam. Menurut dia, koalisi yang ada pada saat ini merupakan koalisi yang didasari pada kontrak politik antara partai politik dengan Presiden SBY.

Dengan asumsi itu, Hajriyanto berpendapat hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah PKS bakal tetap ada di koalisi atau tidak. Seperti diketahui, desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan PKS dari koalisi cukup kuat, terutama dari Partai Demokrat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat. "Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

Hajriyanto mengatakan, dalam rapat Setgab kemarin telah diambil sejumlah keputusan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Meski demikian, kompensasi yang ditawarkan itu sifatnya masih usul.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

 

Soal Priyo, Golkar Pasif

Soal Priyo, Golkar Pasif

Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (3/6/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. | KOMPAS.com/SANDRO GATRA


JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Priyo Budi Santoso muncul dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dengan terdakwa Zulkarnaen Djabbar dan Dendy Prasetya. Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar ini disebut menerima fee sebesar 1 persen dari nilai proyek. Partai Golkar menyatakan bakal bersikap pasif dan netral dalam persoalan tersebut.

"Artinya jika ada kader yang terseret korupsi maka akan memberikan bantuan hukum jika diminta," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari saat dijumpai wartawan di Sekretariat PP Muhammadiyah, Jumat (7/6/2013) malam. Dia mengatakan partainya punya sumber daya manusia yang menangani masalah pembelaan dan bantuan hukum.

"Tetapi jika yang bersangkutan tidak meminta, Golkar tidak akan memberikan bantuan," imbuh Hajriyanto. Partai Golkar, lanjut dia, juga akan bersikap netral dalam kasus ini.

"Kami tidak akan mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga tidak akan menghalang-halangi jika KPK melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," ujar Hajriyanto. Wakil Ketua MPR itu menambahkan bahwa sampai sekarang tidak ada perubahan status hukum untuk Priyo sekalipun namanya muncul dalam rekaman itu.

Rekaman yang menyinggung nama Priyo adalah sadapan pembicaraan Zulkarnaen dengan Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz. Fahd saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Kota Bandung, Jawa Barat, karena kasus korupsi pengadaan Al Quran tersebut.

"Pak Priyo dalam penegakan hukum masih belum memiliki status apa pun. Jangankan tersangka, diperiksa oleh KPK pun tidak," tegas Hajriyanto. Namun demikian, dia tidak menampik jika rekaman tersebut telah menjadi fakta persidangan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemeberantasan Korupsi, Abraham Samad menyatakan Priyo dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. "Orang yang disebutkan dalam sadapan itu bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Jadi, dia tidak boleh berdiri sendiri," kata Abraham, di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Menurut Abraham, hasil sadapan yang menyebut nama Priyo tersebut masih harus didukung dengan alat bukti lain untuk menetapkan Priyo sebagai tersangka. "Insya Allah ke depan kita bisa temukan (bukti)," ujar dia.

Sempat Dikabarkan Wafat, Kondisi Taufiq Kiemas Membaik

Sempat Dikabarkan Wafat, Kondisi Taufiq Kiemas Membaik

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas | DANY PERMANA


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengklarifikasi rumor soal wafatnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Taufiq Kiemas. Menurutnya, saat ini Taufiq tengah menjalani perawatan di Singapura dan kondisinya terus membaik.

"Saat ini Pak Taufiq Kiemas memang sedang menjalani perawatan di Singapura. Tim medis secara khusus terus melakukan perawatan, dan alhamdulillah kondisi semakin membaik," kata Tjahjo dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (8/6/2013).

Tjahjo menjelaskan, Taufiq menjalani perawatan di Singapura karena kelelahan setelah melakukan kunjungan ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Atas dasar itu, Tjahjo menyesali adanya pemberitaan mengenai kondisi Taufiq yang tidak melalui proses klarifikasi.

"Kami semua mengharapkan doanya agar Pak Taufiq Kiemas segera sehat dan sembuh seperti sedia kala," ujar Tjahjo.

Sebelumnya diberitakan, Taufiq Kiemas, yang juga politisi senior PDI Perjuangan, tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura, Sabtu (8/6/2013).

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira mengatakan, Taufiq telah menjalani perawatan di Singapura setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013). Peresmian dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.

Saat ini, Megawati, yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, beserta politisi senior Pramono Anung, telah berada di Singapura untuk mendampingi Taufiq.

Taufiq Kiemas Wafat Setelah Dirawat di Singapura

Taufiq Kiemas Wafat Setelah Dirawat di Singapura

Ketua MPR sekaligus politisi senior PDI Perjuangan Taufik Kiemas | KOMPAS. com/Indra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas dikabarkan meninggal dunia di Singapura, Sabtu (8/6/2013). Taufiq wafat setelah sebelumnya menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura.

Kabar mengenai wafatnya politisi senior PDI Perjuangan itu pertama kali diketahui dari Pramono Anung melalui akun twitter pribadinya @pramonoanung. Berikut adalah tweet yang dituliskan Pramono Anung;

@pramonoanung: Telah meninggal dunia Bapak Haji Taufiq Kiemas saat ini dan mohon diampuni seluruh kesalahan dan didoakan #Duka

Sebelumnya, Taufiq menjalani perawatan di Singapura setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013). Peresmian dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.

Saat ini, Megawati, yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, beserta politisi senior Pramono Anung, telah berada di Singapura untuk mendampingi Taufiq.

Sampai berita ini ditayangkan belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga maupun dari DPP PDI Perjuangan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu stafnya, Taufiq dikabarkan meninggal dunia pada pukul 19.01 waktu Singapura.