Imparsial: Inisiator RUU Ormas Bukan DPR

Imparsial: Inisiator RUU Ormas Bukan DPR

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah Kementerian Dalam Negeri, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, inisiator RUU Ormas adalah Direktorat Jenderal Kesatuan dan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

"RUU ini memang banyak tipu-tipu. RUU ini digagas Kesbanglinmas yang merupakan mata-mata pada masa Orde Baru. Maka dengan pengesahan RUU ini, Orba diundang kembali," kata Poengky di kantornya, Senin, 1 Juli 2013.

Poengky menilai pengesahan RUU Ormas ini semata-mata demi kepentingan penguasa. Meskipun DPR mengklaim telah mengubah RUU itu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi Poengky yakin RUU itu sama sekali tak mengakomodir kebutuhan masyarakat. "RUU ini juga tak pernah ada sosialisasinya," kata dia.

Ketua Arus Pelangi, Widodo Budi Darmo, menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan RUU Ormas  untuk disahkan Sidang Paripurna DPR. "Belum disahkan saja, mereka sudah menyuruh masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata dia di kantor Imparsial, Senin, 1 Juli 2013. "Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sadar bahwa RUU tersebut dipaksakan."

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Malik Haramain, yakin bahwa aturan ini akan disahkan menjadi undang-undang pada Selasa, 2 Juli 2013.

Jika setelah disahkan masih ada ormas yang menolak, Abdul mempersilakan mereka mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Biar jelas mana yang salah, kami atau mereka (ormas yang menolak RUU)," kata Haramain ketika dihubungi Tempo, Senin, 1 Juli 2013. Menurut dia, Pansus sudah berusaha memperbaiki RUU ini semaksimal mungkin dan membuka ruang untuk masukan sampai detik-detik terakhir. Dia membantah bila dianggap tidak mengakomodasi kepentingan organisasi masyarakat.

MUHAMAD RIZKI | SUNDARI SUDJIANTO

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492820/Imparsial-Inisiator-RUU-Ormas-Bukan-DPR

Wiranto-Hary Tanoe Tak Terbuka Soal Biaya Kampanye

Wiranto-Hary Tanoe Tak Terbuka Soal Biaya Kampanye

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Hanura, Wiranto-Hary, berkelit ketika ditanyai biaya pencalonan. Publikasi biaya pencalonan, menurut Wiranto, adalah hal yang tak biasa dilakukan partai. 

"Masalah biaya saya kira tidak lazim bagi partai untuk menyampaikan seluruh rencananya kepada publik," kata Wiranto usai pendeklarasian pencalonan keduanya di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2013.

Pelaporan dana pencalonan, kata Wiranto, akan dilakukan dengan prosedur yang sudah ditentukan. "Akan ada laporan ke badan resmi untuk mengaudit berapa besar dana kampanye yang kami keluarkan," ujarnya.

Sebagai Chief Executive Officer MNC group, Hary Tanoe mengaku tak akan memanfaatkan medianya untuk berkampanye. Lagipula, semua partai punya kesempatan yang sama berkampanye di media yang ia pimpin. "Bisa lihat sendiri ada iklan partai lain di media MNC."

Pasangan Wiranto-Hary Tanoe hari ini mendeklarasikan diri maju menjadi calon presiden dan wakil calon presiden pada Pemilu 2014. Deklarasi diadakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, dihadiri lebih dari seribu kader partai Hanura.

ANANDA BADUDU

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492819/Wiranto-Hary-Tanoe-Tak-Terbuka-Soal-Biaya-Kampanye

Gerah Soal Kasus Nazaruddin, Ini Kata Demokrat

Gerah Soal Kasus Nazaruddin, Ini Kata Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, membantah mangkraknya penanganan kasus eks Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin menguntungkan partainya "Jangan kaitkan lagi dengan kami," katanya saat dihubungi, Selasa, 2 Juli 2013.

Syarif menolak jika partainya disebut menginginkan penanganan perkara Nazaruddin mangkrak. Menurut dia, tak ada upaya Demokrat untuk membuat penyidikan kasus-kasus terpidana Wisma Atlet itu agar berhenti. "Itu bukan ranah kami," ujarnya.

Sebelumnya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menilai mangkraknya penanganan kasus Muhammad Nazaruddin di Kejaksaan Agung dan Markas Besar Kepolisian menguntungkan Partai Demokrat.

Soalnya, selama ini kasus bekas Bendahara Umum Demokrat tersebut banyak menyeret rekan separtainya. "Tentunya ini akan menguntungkan mereka," kata Hifdzil saat dihubungi Tempo lewat sambungan telepon, Selasa, 2 Juli 2013.

Hifdzil menduga lambatnya penanganan kasus Nazar bisa jadi diinginkan para politikus Demokrat. Soalnya, ini akan membuat citra mereka terjaga, terlebih menjelang Pemilu 2014. "Yang paling penting bagi partai adalah menjaga citra," ucapnya.

Kepolisian dan Kejaksaan berupaya menangani kasus yang melibatkan Nazaruddin. Padahal kasus itu sedang diselidiki oleh komisi antikorupsi. Dokumen yang diperoleh Tempo menyebutkan ada 13 kasus Nazaruddin yang sedang diselidiki KPK yang kemudian disidik Kejaksaan Agung.

Kasus tersebut antara lain, pengadaan pesawat latih milik Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dan pengadaan peralatan laboratorium untuk madrasah. Sedangkan di kepolisian, ada dua kasus yang sudah sampai tingkat penyidikan. "Kasus-kasus itu kini mangkrak," kata sumber Tempo.

Hifdzil menduga dua kemungkinan yang membuat lambatnya penanganan kasus ini. Pertama, karena memang Kepolisian dan Kejaksaan kesulitan penyidik kasus tersebut. Dan kemungkinan kedua adalah mereka tak mau mengusutnya. "Mereka masuk angin," ujarnya.

NUR ALFIYAH

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/063492816/Gerah-Soal-Kasus-Nazaruddin-Ini-Kata-Demokrat

Hujan Angin, Baliho SBY di Praspa TNI-Polri Ambruk

Hujan Angin, Baliho SBY di Praspa TNI-Polri Ambruk

TEMPO.CO, Surabaya - Hujan angin mengguyur Komplek Pendidikan Akademi Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya, Selasa, 2 Juli 2013. Akibatnya, dua baliho berukuran 2x3 meter pun ambruk tepat di saat Upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri 2013 berlangsung. Bahkan, bendera merah putih yang telah dipasang juga terjatuh.

Sejak pagi, cuaca di ujung timur Surabaya ini terlihat mendung. Awan gelap melingkupi Lapangan Banda Akademi Angkatan Laut, tempat upacara diselenggarakan. Pukul 08.00 WIB, penampilan marching band Genderang Suling Gita Jaya Taruna sempat diwarnai gerimis. Kegiatan pun tetap berlangsung.

Setelah penampilan usai, hujan deras disertai angin menerpa dua baliho besar di lapangan. Kedua baliho bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ambruk dalam waktu yang hampir bersamaan. Puluhan wartawan yang berada di pinggir lapangan pun semburat.

Angin juga membuat hujan menimpa panggung tamu undangan dan keluarga calon perwira remaja. Tamu yang berada di depan langsung menghindari terpaan air. "Wah, wartawannya langsung bikin berita, nih," ujar salah seorang tamu.

Hingga berita ini ditulis, upacara masih ditunda. "Karena kondisi cuaca, upacara diundur kurang lebih 30 menit," kata pembawa acara.

Kesibukan juga terlihat untuk mendirikan baliho besar. Sejumlah tentara diinstruksikan untuk memotong pohon yang menghalangi baliho.

Prasetya Perwira TNI-Polri ini dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Gubernur AAU, AAD, AAL dan Akpol serta beberapa pejabat. Ada 735 perwira gabungan TNI dan Polri yang rencananya dilantik secara simbolis oleh Presiden hari ini.

AGITA SUKMA LISTYANTI

---

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492750/Hujan-Angin-Baliho-SBY-di-Praspa-TNI-Polri-Ambruk

Lelang Kotak Suara Pemilu 2014 Segera Dibuka

Lelang Kotak Suara Pemilu 2014 Segera Dibuka

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera membuka tender lelang pengadaan logistik keperluan Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti bilik dan kotak suara. "Targetnya, kalau sesuai jadwal yang kami bikin, bulan ini lelang sudah dibuka," kata Kepala Biro Logistik KPU Boradi saat ditemui, Senin, 1 Juli 2013.

Komisi memilih logistik dari barang-barang sekali pakai. KPU rencananya membuat bilik suara dari karton dan kotak suara dari plastik. Pertimbangannya, kata Barodi, materi sekali pakai dinilai lebih murah. Selain itu, KPU juga tak punya dana perawatan serta gudang penyimpanan. "Karena itu, Komisi lebih memilih bahan sekali pakai," ujarnya.

Tak semua daerah membutuhkan kotak dan bilik suara. Dari kebutuhan 2,2 juta kotak dan bilik suara, sebagian besar sudah terpenuhi. Barang-barang Pemilu 2009 lalu masih bisa digunakan untuk Pemilu 2014 mendatang. "Kebutuhannya hanya sekitar 500 ribu. Sisanya pakai barang lama," ujar Boradi.

Harga satuan kotak suara diperkirakan Rp 200 ribu. Harga itu bisa naik maupun turun, bergantung lokasi pengadaan. Harga sudah termasuk ongkos distribusi. Sementara satuan bilik suara dipatok sekitar Rp 50-75 ribu. Setiap TPS akan ditempatkan empat kotak suara dan juga empat bilik suara.

Paket-paket pengadaan, kata Boradi, akan disebar di KPU tingkat provinsi. Tender akan dibuka di sana karena kebutuhan tiap provinsi berbeda-beda, KPU pusat tak bisa menghitung total pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan bilik dan kotak suara. "Belum kami rekapitulasi kebutuhan anggaran tiap daerah," katanya.

Boradi mengatakan pembahasan naskah aturan pengadaan logistik sudah rampung di tingkat internal KPU. Selanjutnya, aturan yang berisi tentang cara pengadaan dan ketentuan materi barang akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dikonsultasikan.

ANANDA BADUDU

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492815/Lelang-Kotak-Suara-Pemilu-2014-Segera-Dibuka

Ada Insiden Bendera Saat SBY Kunjungi Akademi TNI

Ada Insiden Bendera Saat SBY Kunjungi Akademi TNI

TEMPO.CO, Surabaya - Sebuah insiden terjadi sebelum pelaksanaan upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di kompleks Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi, 2 Juli 2013. Tiga orang taruna yang mendapat piket mengibarkan bendera Merah Putih gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

Insiden terjadi sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah lapangan tempat upacara pelantikan calon perwira remaja TNI-Polri ini. Rencananya upacara akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar pukul 09.00. Saat keluarga calon perwira menunggu kehadiran SBY, tiga orang taruna memasuki lapangan.

Ketiganya berniat mengibarkan bendera merah putih di sebuah tiang di sisi tengah lapangan. Pengibaran bendera merah putih ini merupakan ritual harian di lingkungan akademi. Ketiganya terlihat percaya diri menuju tiang bendera.

Singkat cerita, bendera dalam posisi siap ditarik ke ujung tiang. Satu dari tiga taruna membentangkan bendera dengan memegang dua sudutnya. Saat membentangkan bendera, taruna ini sempat sedikit terpeleset meski tak sampai terjatuh. Bendera siap dikibarkan. "Hadirin dimohon berdiri," kata seorang pembawa acara wanita melalui pengeras suara.

Sayangnya, saat ditarik, bendera ini terjatuh ke tanah lantaran ikatannya tak sempurna. Hadirin tampak terhenyak. Namun, sebagian perwira tinggi TNI dan Polri yang hadir, terlihat tetap memberi hormat kepada bendera yang terjatuh itu.

Tiga perwira tampak berlari dan sigap membenarkan posisi bendera. "Teruskan, teruskan," kata pembawa acara. "Hadirin dipersilakan duduk kembali." Selama sekitar 5 menit, bendera pun akhirnya bisa dikibarkan dengan sempurna.

PRIHANDOKO

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492749/Ada-Insiden-Bendera-Saat-SBY-Kunjungi-Akademi-TNI

Punya Foto Syur, Caleg Ini Diadukan ke KPU

Punya Foto Syur, Caleg Ini Diadukan ke KPU

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang calon legislator berinisial D dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dilaporkan oleh masyarakat karena diduga pernah difoto dengan pose syur. PKPI membenarkan ada laporan tersebut.

"Memang ada laporan itu. Tapi setelah dilihat, foto yang dilaporkan itu ternyata biasa saja. Tidak ada gimana-gimana, tidak vulgar," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKPI Romulus Sihombing kepada Tempo, Senin, 1 Juli 2013.

Apalagi, kata Romulus, foto yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut hanya berupa salinan fotokopi. "Sudah tidak vulgar, hitam putih pula. Tidak jelas itu fotonya," ujarnya.

Dalam salinan dokumen KPU yang dilihat Tempo, pelapor foto seronok tersebut adalah Nevy Heriyanti. Nevy melaporkan calon legislator PKPI berinisial D, yang mencalonkan diri di daerah pemilihan Sumatera Utara II. 

Sepanjang dua pekan lalu, KPU membuka kesempatan masyarakat melaporkan daftar calon legislator yang diajukan partai. Hingga hari ini tercatat ada sekitar 200-an laporan yang diterima KPU.

Sebagian besar dilaporkan karena urusan administrasi, sebagian lainnya karena urusan moral. Aduan terkait urusan moral diteruskan pada partai. Partai yang akan menentukan apakah calon tersebut layak atau tidak.

Sebelumnya, anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan Komisi tak bisa menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan moral. "Kami hanya bisa teruskan laporan ke partai. Partai yang menentukan," katanya

ANANDA BADUDU

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078492748/Punya-Foto-Syur-Caleg-Ini-Diadukan-ke-KPU