Monday, June 17, 2013

Ini Sanksi, Parpol Tak Laporkan Dana Kampanye

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan partai mesti melaporkan dana kampanyenya secara periodik. "Kalau tak melaporkan, dalam Undang-Undang sudah jelas ancaman paling kencang, paling serius dan paling menyeramkan dalam pemilu," kata dia di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Senin, 17 Juni 2013.

Hadar menyatakan, bagi parpol yang tak menyerahkan laporan awal dana kampanye, maka parpol tersebut dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum. Sedangkan jika dengan sengaja tak melaporkan dana kampanye akhir, caleg tersebut dianulir kemenangannya.

Ia mengatakan dalam laporan parpol tersebut, terdapat laporan dana kampanye calon legislator. "Kami mewajibkan setiap caleg melaporkan dana kampanye ke partai. Tapi jika ada yang melanggar (tak melaporkan dana kampanyenya), itu tak ada sanksi yang tegas kepada caleg tersebut, karena memang Undang-Undang tak mengaturnya," kata dia

Haidar menambahkan lembaganya tak memiliki kuasa terhadap caleg yang tak melaporkan dana kampanyenya. "Kita hanya bisa menunjukkan inilah caleg yang tak mau melaporkan dana kampanyenya. Silakan masyarakat menilai," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, lembaganya sudah melakukan uji publik terkait aturan dana kampanye. Tapi dirinya belum memastikan kapan aturan dana kampanye ini rampung. "Paling telat sebelum pengumuman Daftar Caleg Tetap," ucapnya.

ERWAN HERMAWAN

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/078489086/Ini-Sanksi-Parpol-Tak-Laporkan-Dana-Kampanye

Warga Tembagapura Blokade Tambang

TEMPO.CO, Timika - Situasi areal tambang PT Freeport Indonesia di mile 74 hingga Senin 17 Juni 2013 mencekam. Puluhan warga sekitar tambang sejak Minggu (16/6) malam, melakukan aksi blokade menuju tambang bawah tanah.

Selain itu, puluhan warga ini dilaporkan merusak 13 mobil perusahaan dan sejumlah fasilitas tambang. Denny (nama samara), pekerja tambang bawah tanah dari PT Redpath, mengatakan sejak aksi blokade jalan pekerja tambang bawah tanah tidak dapat melakukan perawatan.

"Kami memang masih belum berproduksi, tetapi secara rutin kami harus melakukan maintannace. Kalau tidak dilakukan bahaya. Tapi kami sore ini (Senin) tidak bisa masuk ke tambang karena masih diblokade," kata Denny yang seharusnya melakukan perawatan tambang pada sift Senin malam.

Menurut Denny, puluhan warga Banti (bersebelahan dengan Tembagapura) menyamar sebagai karyawan dan masuk ke arel mil 74 (lokasi tambang). "Kemarin (minggu) sekitar jam sembilan malam polisi sudah menangkap puluhan warga. Kita sempat pulang ke Ridgecamp, tapi sekarang sudah kacau lagi," kata Denny.

Menurut Andry (nama samara), karyawan tambang terbuka Grassberg, aksi puluhan massa ini dimulai pada Minggu (16/6), sekitar pukul 19.30 waktu Papua, puluhan warga melqakukan pengerusakan asset perusahaan berupa mobil sebanyak 13 unit, pos securicore. Selain itu tangki konsentrat 300, area SAG mile C4, area SAG mile 1 C 3, areal boll mil 3 C 1.

Aksi massa ini dilakukan mulai dari area tram menuju area konsentrat. Menurut Andry, terkesan ada pembiaran. "Karyawan tidak bisa bekerja, masyarakat menjarah mill. Mereka juga mengambil hasil produksi yang belum sempat dikirim ke pipa penyaluran yang sudah berhenti sejak investigasi kecelakaan tambang dilakukan," kata Andry.

Selain itu kata Andry, ada sejumlah petugas keamanan yang dirawat di rumah sakit ISOS Tembagapura akibat aksi brutal massa. "Kita belum tahu ada yang meninggal atau tidak, tetapi ada beberapa securicore yang dirawat di rumah sakit," kata Andry.

Kepala Bidang Hubungan Massa Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar I Gde Sumerta Jaya, Senin malam tidak dapat dihubungi. Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Jermis Rontini juga belum dapat dikonfirmasi.

TJAHJONO EP

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/058489085/Warga-Tembagapura-Blokade-Tambang

Jelang Kenaikan Harga BBM, Antrean SPBU Mengular

TEMPO.CO, Jember - Hanya sekitar satu jam setelah DPR menyetujui APBN Perubahan 2013 (APBN-P) yang diajukan oleh pemerintah dalam sidang paripurna, ratusan kendaraan mulai memadati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pantauan tempo.co, sejak pukul 23.30 WIB tadi malam, ratusan kendaraan bermotor mulai berdatangan dan antre di beberapa SPBU di kawasan kota Jember.

Selain motor, kebanyakan yang antre adalah mobil pribadi, taksi dan mobil angkutan barang. "Ya mumpung belum dinaikkan, sekarang diisi penuh dulu," ujar Saifullah, seorang pengemudi taksi ditemui di SPBU Jalan Achmad Yani Jember.

Dia tidak sendirian, bersama delapan sopir taksi lainnya nampak mengisi penuh tangki bensin mobil mereka. Mereka mengaku yakin, tak lama lagi pemerintah akan mengumumkan tarif baru Bahan Bakar Minyak (BBM). "Kan sudah jelas di berita tivi (televisi), DPR-nya sudah setuju, besok pasti naik dah,"kata Irawan, sopir taksi lainnya.

Tidak sedikit mobil angkutan barang seperti truk dan pick up yang juga mengisi penuh BBM. Kebanyakan adalah pengangkut sayur dan sembako yang baru selesai mengantarkan barang ke kompleks pasar Tanjung, pasar induk di kota Jember. "Mumpung dekat pom (SPBU) sekalian diisi full. Jadi kalau mendadak besok harga naik, punya cadangan,"kata H. Fauzan, seorang sopir mobil pengangkut sayur mayur.

Ratusan pengendara motor juga memadati SPBU di kawasan kota seperti di SPBU Kaliwates, SPBU Gebang dan SPBU Kertosari. Kebanyakan adalah anak-anak muda pegiat komunitas beragam merk motor. Mereka juga mengaku sengaja mengisi penuh tangki bensin karena masih berlaku tarif lama (Rp 4500 seliter). "Karena besok pagi, meskipun belum dinaikkan, pasti antriannya panjang,"kata Agus, seorang anggota komunitas motor Yamaha Matic.

Penjagaan di SPBU-SPBU itu pun mulai nampak dilakukan aparat kepolisian. Beberapa mobil patroli Kepolisian Resort Jember juga nampak berkeliling dan memantau situasi di SPBU-SPBU itu. "Tadi malam kita juga sudah koordinasi dengan Hiswanamigas dan pengelola 33 SPBU di Jember. Intinya semua SPBU menjamin stok atau pasokan BBM tetap lancar dan tidak ada permainan dalam distribusi dan pelayanan kepada masyarakat,"ujar Komisaris POlisi Cecep Susatya, Wakil Kepala
Kepolisian Resort Jember.

MAHBUB DJUNAIDY

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/058489082/Jelang-Kenaikan-Harga-BBM-Antrean-SPBU-Mengular

Indonesia-Papua Nugini Tandatangani MoU Ekstradisi

TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara di Istana Merdeka pada Senin 17 Juni 2013. Nota yang ditandatangi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin ini adalah bagian dari 11 nota kesepahaman dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill dan delegasinya.

"Kami juga sepakat bekerjasama di bidang hukum, agar kedua negara bisa menegakkan hukum atas kedua negaranya masing-masing. Oleh karena itu kerjasama di bidang ekstradisi ini menjadi sangat penting," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat konferensi pers usai penandatanganai nota kesepahaman di Istana Merdeka, Senin, 17 Juni 2013.

Keduanya juga ingin meningkatkan kerja sama ini di bidang konsuler yang selama ini sudah dinilai berjalan dengan baik. Pemerintah Papua Nugini, menurut Presiden, telah memfasilitasi dan mendukung repatriasi bagi para pelintas batas yang sempat datang ke negara tersebut untuk kembali ke Papua atau Papua Barat.

Meski tidak detil disinggung, nota kesepahaman ini menjadi jawaban atas lambatnya kerjasama kedua negara dalam upaya mengekstradisi buron kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Mantan Direktur Era Giat Prima ini melarikan diri ke Port Moresby sehari sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan vonis.

Djoko juga berhasil mengajukan diri menjadi warga negara Papua Nugini sejak pertengahan 2012 dengan menyembunyikan statusnya sebagai terpidana. Keberadaannya juga masih misteri karena dikabarkan kerap bersembunyi di Singapura.

Di bidang hukum, pemerintah juga membuat nota kesepahaman mengenai wilayah perbatasan di Papua. Kedua negara sepakat untuk memperjelas letak perbatasan dan memberikan jaminan potensi kerjasama ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

"Kami sepakat mengelola perbatasan yang soft, sehingga penduduk di wilayah kami bisa berinteraksi secara baik secara ekonomi dan sosial. Kami sepakat perbaiki border ini," kata Presiden Yudhoyono.

Menurut presiden, Papua Nugini telah memberikan hal baik karena konsisten dalam mendukung kedaulatan bangsa Indonesia. Papua Nugini juga dinilai menjadi perantara Indonesia dalam kerja sama dengan negara-negara di Asia Pasifik.

"Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama tingkat bilateral menjadi tingkat komprehensif. Kerjasama ini kedua negara memiliki peluang yang lebih luas lagi."

FRANSISCO ROSARIANS

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/063489065/Indonesia-Papua-Nugini-Tandatangani-MoU-Ekstradisi

Nazaruddin 'Paksa' Kurir Jadi Dirut

TEMPO.CO, Jakarta - Jabatan resmi Bayu Wijokongko adalah anggota staf pemasaran di Grup Permai. Sebagai anggota staf biasa, Bayu terkadang bertugas sebagai kurir.

Namun pada awal November 2011, sekonyong-konyong dia diperintahkan bosnya mengisi jabatan Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan. Kursi itu lowong setelah direktur utama sebelumnya, Yulius Usman, menyatakan mundur.

Bayu sulit mengelak karena bos besarnya, Muhammad Nazaruddin, bekas bendahara Partai Demokrat, mengancamnya. "Kalau tak mau, saya bakal dimasukkan ke penjara," ujar Bayu seperti dimuat Majalah Tempo edisi Senin, 17 Juni 2013.

Dalam surat dakwaan Angelina Sondakh, bekas politikus Demokrat, yang tersandung kasus Wisma Atlet dan proyek universitas, nama Bayu sempat disebut. Menurut jaksa, Bayu pernah disuruh Mindo Rosalina Manulang, atasannya, mengantarkan uang untuk seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menunggu di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.

Namun setelah menyatakan mundur dari perusahaan milik Mazaruddin, Kejaksaan Agung menetapkan Bayu sebagai tersangka kasus pengadaan 18 pesawat latih dan 2 simulator untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang. Kejaksaan menuduh Bayu, sebagai Direktur Utama Pacific yang memenangi tender, melakukan korupsi.

Nazaruddin tak tercantum sebagai pemilik Pacific, tentu saja. Di akta pembuatan perusahaan, tertulis pemiliknya adalah Unang Sudrajat, yang menduduki posisi komisaris utama. Soal ini, menurut orang dekatnya, Unang menjawab, "Nama saya hanya dipakai."

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman membenarkan tengah menyidik perkara ini. Dia mengaku baru memulai satu-dua bulan ini. "Kami masih memanggil beberapa saksi," katanya.

Marisi Matondang, Direktur Anugrah Nusantara, ditengarai juga melaporkan Gerhana Sianipar ke Kejaksaan Agung. Gerhana tercantum sebagai Direktur PT Exartech Technologi Utama. Menurut sumber, Gerhana dilaporkan terlibat perkara pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara pada 2011 senilai Rp 116 miliar. Teman-temannya menduga Gerhana dikriminalkan karena memutuskan keluar dari perusahaan Nazaruddin.

Perkara ini awalnya terungkap dalam pembicaraan melalui pesan BlackBerry Nazaruddin dengan Mindo Rosalina Manulang pada rentang waktu 8 November 2010 sampai 16 Februari 2011 yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek itu adalah pengadaan alat kesehatan di sejumlah universitas di Indonesia.

Satu perguruan tinggi yang diduga tak mendapat dana adalah Universitas Sumatera Utara. Nazaruddin kemudian meminta Rosa mengeceknya. "Kamu ngomong saja sama Ibu Artis," ujar Nazaruddin. Pesan Nazaruddin ini dikirim ke Rosa pada 12 November 2010.

Anggaran proyek di Universitas Sumatera Utara ini diduga bersumber dari bantuan luar negeri yang masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010-2011 senilai Rp 116 miliar. Karena ini bantuan luar negeri, Nazaruddin meminta Rosa melobi ke rektornya. "Kalau begitu, lobi rektor aja," katanya. Rosa, yang saat itu menjabat Direktur Marketing PT Anak Negeri, kemudian menugasi Gerhana menggarap proyek ini.

Gerhana melalui teman dekatnya menyatakan mendengar laporan Marisi ke Kejaksaan. "Langkah hukum ini pasti karena saya memilih keluar," ujarnya.

Mereka yang memilih keluar memang dicap sebagai pengkhianat. Seorang mantan pegawai Grup Permai bercerita bagaimana murkanya Nazaruddin kepada dua orang bekas kepercayaannya, yakni Yulianis--Wakil Direktur Keuangan Grup Permai--dan Rosa. Di tengah rapat, Nazaruddin mendadak menyebut nama dua perempuan itu. "Saya tidak mungkin membunuh orang, tapi bisa menyakiti lewat hukum," kata bekas pegawai Grup Permai itu menirukan Nazaruddin.

Nazaruddin belum bisa dimintai komentar soal itu. Rufinus Hutauruk, kuasa hukumnya, mengaku tidak tahu tentang tuduhan teror kepada bekas anak buah kliennya. "Kalau itu, tanyakan langsung ke Nazaruddin," ujarnya. Muhammad Nasir, kakak Nazaruddin, menolak pernyataannya dipublikasikan.

Rosa memilih pasrah. Menurut dia, kasus yang menimpa Unang, Bayu, dan Gerhana akan terus merembet ke bekas karyawan lain. "Saya hanya bisa menyerahkan semua kepada Yang di Atas."

SETRI YASRA | ERWAN HERMAWAN | NUR ALFIYAH | FEBRIYAN

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/063489061/Nazaruddin-Paksa-Kurir-Jadi-Dirut

Putra Megawati Beri Sinyal Berpolitik

TEMPO.CO, Jakarta - Putra sulung Megawati Soekarnoputri, Rizki Pratama memberi sinyalemen untuk terjun ke dunia politik. Tatam -begitu Pratama biasa disapa, mengatakan perlahan-lahan mendapat dorongan dari ayahnya, Taufiq Kiemas untuk berkecimpung di politik.

"Bapak ingin mengarahkan saya pelan-pelan ke dunia politik," kata Tatam dalam wawancara dengan Tempo di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Salah satu dorongan yang diberikan almarhum Taufik Kiemas kepada Tatam adalah dengan menunjuk putra sulungnya itu untuk berpidato mewakili rakyat di acara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2013 di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Adapun Tatam mengaku tertaik dengan dunia politik. "Mudah-mudahan saja saya bisa terjun ke dunia politik," ujarnya.

Namun, lanjut Tatam, saat ini dirinya fokus mengurus bisnis terlebih dahulu. "Sekarang ini belum saatnya saya terjun ke dunia politik," ucap dia.

Sementara Taufiq Kiemas, lanjut Pratama, tak pernah memaksakan kehendak untuk terjun ke politik. "Bapak orang yang demokratis. Beliau terserah kemauan anaknya."

ERWAN HERMAWAN

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/078489058/Putra-Megawati-Beri-Sinyal-Berpolitik

Pemerintah Kesulitan Tangani Pecandu Narkotika

TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah mengaku kesulitan menangani pecandu narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar, pemerintah kesulitan memberikan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba.

"Tempat yang khusus untuk memberikan rehabilitasi sampai sekarang belum ada," kata Anang ketika ditemui seusai Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Penyalahgunaan Napza, 17 Juni 2013. Padahal, menurut dia, pengguna narkotika yang tertangkap diberikan hukuman berupa rehabilitasi bukan penjara.

Anang menuturkan tindakan rehabilitasi merupakan hukuman bagi pengguna. Aturan ini berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976. Anang sering mendapatkan keluhan dari hakim yang mengadili kasus narkotika yang khawatir putusan bagi pengguna tidak berjalan karena ketiadaan tempat rehabilitasi.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menuturkan dari 135 rumah sakit umum yang menjadi institusi penerima wajib lapor pengguna, baru ada 30 yang mempunyai kelengkapan rehabilitasi. "Rumah sakit daerah yang mampu mereduksi dampak kesehatan akibat narkoba juga kurang," tutur Agung.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher berjanji akan segera menyediakan tempat rehabilitasi bagi pengguna. Menurut dia, penyediaan tempat tersebut merupakan tanggung jawab dari institusinya.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, terdapat 4 juta orang penduduk Indonesia yang menggunakan obat-obatan terlarang. Dari angka tersebut, baru 18.000 orang saja yang direhabilitasi. Padahal, setiap tahun 15.000 orang meninggal akibat narkoba.

SUNDARI

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/173489056/Pemerintah-Kesulitan-Tangani-Pecandu-Narkotika

Samad: Dugaan Korupsi Wiendu Belum Lengkap

TEMPO.CO , Yogyakarta:Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan, soal dugaan ada penyelewengan uang anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum lengkap. Pihaknya masih mendalami laporan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh beberapa waktu lalu.

Penyelewengan dana itu santer dikabarkan melibatkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Laporan yang disampaikan oleh Nuh adalah laporan dari hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian itu.

"Dari laporan itu tidak hanya spesifik menyangkut Wakil Menteri. Banyak temuan, menteri minta KPK mendalami bahwa apakah temuan-temuan itu mengandung tindak pidana korupsi, atau pelanggaran administratif," kata Samad, seusai membuka Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Grand Quality, Yogyakarta, Senin 17 Juni 2013.

Oleh karena itu, kata dia sekarang tim KPK dari Pengaduan Masyarakat masih terus melakukan pendalaman dan mengumpulkan bahan-bahan lebih lanjut lagi. Karena informasi dan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh M Nuh belum cukup sehingga berkas-berkas mencukupi untuk penyelidikan.

"Sampai hari ini kasus itu masih didalami," kata dia."KPK belum menyimpulkan apakah ada keterlibatan dari Wakil Menteri itu."

MUH SYAIFULLAH

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/063489054/Samad-Dugaan-Korupsi-Wiendu-Belum-Lengkap

Mantan Aktivis Afghan Tak Kenal Pembom Polres Poso

TEMPO.CO , Lamongan:Mantan aktivis Afghanistan dan Moro, Ali Fauzi,43 tahun menyatakan kalau benar pelaku bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Poso pada 3 Juni 2013 lalu adalah Zainul Arifin, dia tak mengenalnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa pelaku bom bunuh diri itu adalah Zainul Arifin, seorang warga Lamongan.

Ali Fauzi yang berasal dari Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan ini mengira Zainul pernah sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Paciran.

Jika yang bersangkutan pernah menekuni merakit bom dan sejenisnya, sedikit banyak tentu dirinya mengenalnya. Misalnya, selepas sekolah di Paciran itu, apakah dia pernah masuk di dunia kepelatihan, seperti belajar beladiri, latihan perang dan seterusnya.

Paling tidak, berhubungan dengan beberapa orang teman-teman senior, seangkatannya atau murid-muridnya ketika menjadi aktivis di Afghanistan, Moro, Ambon dan sebagainya.

Sebab di Negeri ini, masih banyak anak-anak muda, atau yang seumuran dan seangkatannya, punya kepandaian merakit bom dan sebagainya. Dan mereka ini menyebar di Tanah Air. "Tapi, siapa Zainul Arifin, saya gak kenal," imbuhnya.

Sementara itu Juru Bicara Kepolisian Resor Lamongan Ajun Komisaris Polisi Umar Dami mengatakan, bahwa, untuk memastikan apakah itu Zainul Arifin, mesti harus menunggu hasil tes DNA. Biasanya, hasil test DNA baru muncul sekitar 15 hari. Kemudian, setelah itu, pengumuman langsung dikeluarkan pihak Markas Besar Polri di Jakarta. "Tunggu 15 hari lagi," tegasnya pada Tempo Senin 17 Juni 2013.

SUJATMIKO

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/063489053/Mantan-Aktivis-Afghan-Tak-Kenal-Pembom-Polres-Poso

26 Ribu Penduduk Maluku Utara Pengangguran

TEMPO.CO , Ternate:Angka pengangguran di Maluku Utara tercatat terus mengalami peningkatakan. Bahkan saat ini setidaknya ada 26 ribu penduduk Maluku Utara yang tercatat sebagai pengangguran. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya hanya 25 ribu pada 2012.

Menurut Adhie Wiriana, Kepala Badan Pusat Stastistik Maluku Utara mengatakan, meningkatnya angka pengangguran di Maluku Utara disebabkan karena, tumbuhnya iklim invetasi di Maluku Utara tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru.

Akibatnya angkatan kerja tak seluruhnya terserap. Bahkan tingkat pengangguran terbuka telah mencapai 5,51 persen dari jumlah angkatan kerja di Maluku Utara yang mencapai 482 ribu orang di Februari 2013.

"Tetapi jumlah angkatan kerja tercatat bertambah 11 ribu orang dibandingkan angkatan kerja tahun sebelumnya. Karena itu, untuk menekan pengangguran idealnya memang pertumbuhan investasi seharusnya dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja baru,"kata Adhie kepada wartawan Senin 17 Juni 2013

Adhi mengatakan, dari hasil pendataan BPS, di Maluku Utara tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 67,90 persen. Jumlah itu mayoritas adalah tingkat angkatan kerja yang ada di pedesaan.

"Jika berdasarkan daerah dan jenis kelamin, tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah perkotaan lebih rendah dibanding daerah perdesaan, dan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki,"ujar Adhie

Sementara itu Hasby Yusup, Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate mengatakan, meningkatnya angka pengangguran mencerminkan buruknya kebijakan pemerintah daerah Maluku Utara di bidang ekonomi. Kondisi itu memperlihatkan pemerintah Daerah Maluku Utara lebih senang mengeluarkan kebijakan yang membela kepentingan para pemilik modal besar.

"Seharusnya pemberdayaan UMKM adalah solusi yang baik untuk menekan angka pengangguran di Maluku Utara. Apalagi hampir 60 persen usaha yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah di kelompok itu,"kata Hasby.

BUDHY NURGIANTO

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/058489047/26-Ribu-Penduduk-Maluku-Utara-Pengangguran

Demo Tolak BBM Naik, Polisi Terkena Anak Panah

TEMPO.CO, Jakarta -Brigadir A. Ade Kurniawan, personel Kepolisian Sektor Kota Rappocini, Makassar, terkena anak panah saat mengamankan bentrok antara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan warga, di jalan Sultan Alauddin, Makassar, Senin 17 Juni 2013.

Ade menderita luka akibat terjangan panah di bagian pelipis kanan. Hingga kini ia dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Petugas medis setempat masih berusaha mengeluarkan anak panah yang menancap.

Kepala Polsekta Rappocini Komisaris Haidir Said, yang dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan kejadian yang menimpa anggotanya. Ade terkena panah saat bentrok pecah sekitar pukul 21.00 Wita. "Dia terjebak di kerumunan," kata Haidir.

Menurut Haidir, belum diketahui asal panah yang mengenai Ade. Sebab saat kejadian, situasi sedang tidak terkontrol. Kedua pihak, mahasiswa dan warga berhadap-hadapan. Selain panah, mereka menggunakan batu untuk menyerang.

Haidir mengatakan, pihaknya belum menangkap satu pun warga terkait insiden tersebut. Polisi masih menunggu situasi kondusif. "Kami masih bekerja. Belum ada yang bisa dijelaskan," katanya.

Saat kejadian, warga sekitar jalan Sultan Alauddin secara tiba-tiba menyerang mahasiswa yang berkumpul di depan kampus Unismuh. Kejadian tersebut, diduga akibat kekesalan warga terhadap aksi mahasiswa menutup jalan pada siang hari. Warga menyerang dan memukul mundur mahasiswa hingga ke dalam kampus. "Belum ditemukan korban," Haidir melanjutkan.

Seorang sumber di kalangan mahasiswa Unismuh mengatakan, tak menyangka warga melakukan penyerangan. Menurut anggota BEM kampus yang enggan disebutkan namanya tersebut, kuat dugaan mereka yang menyerang merupakan suruhan polisi. Sebab sepengetahuan mereka, warga sekitar kampus mendukung aksi mahasiswa. "Ini strategi setan," katanya.

AAN PRANATA

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/058489030/Demo-Tolak-BBM-Naik-Polisi-Terkena-Anak-Panah

Jurnalis dan Mahasiswa Tuntut Kapolri Mundur

TEMPO.CO, Kediri -Puluhan jurnalis dan mahasiswa di Kediri melakukan aksi keprihatinan atas penembakan dua wartawan oleh aparat kepolisian. Mereka menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo mundur dari jabatannya.

Para pekerja media yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini berbaur dengan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengecam kebrutalan aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

Wartawan TRANS7 Nugroho Anton saat meliput aksi penolakan kenaikan harga BBM di Jambi Senin 17 Juni 2013 terkena serpihan peluru gas air mata. Pada saat bersamaan korps berbaju coklat ini juga melepas pelor ke tubuh Roby Kelery, fotografer di Ternate. "Ini tindakan biadab," kata Danu Sukendro, koordinator aksi AJI Kediri dalam orasinya, Senin 17 Juni 2013.

Dia mengatakan polisi telah salah kaprah dalam melakukan prosedur pengamanan aksi unjuk rasa. Tanpa alasan yang jelas, mereka melepas tembakan secara ngawur hingga mengenai tubuh kedua pewarta tersebut saat berada di area pengunjuk rasa. Anton roboh dengan wajah tertembus peluru sedangkan Roby terjengkang dengan luka tembak di pinggul.

Untuk itu AJI Kediri mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo mundur dari jabatannya karena tak mampu mengendalikan anggotanya di lapangan. Dia juga dianggap memposisikan Polri sebagai anjing penjaga negara sehingga bersikap represif terhadap siapapun yang dianggap melawan. Padahal Polri seharusnya bersikap netral dan justru berpihak kepada rakyat.

Aksi yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan ini cukup menarik perhatian warga. Mereka membawa lilin dan poster berisi kecaman pada aparat sambil membentuk lingkaran. Usai menggelar mimbar bebas, para jurnalis ini ramai-ramai meletakkan kartu identitas di jalan serta kamera. Selanjutnya seorang wartawan tidur di atasnya dengan posisi diinjak belasan kaki rekannya.

Kapolresta Kediri Ajun Komisaris Besar Ratno Kuncoro yang mengawal langsung aksi itu berjanji akan mengawasi ketat prosedur pengamanan unjuk rasa. Dia bahkan mengatakan akan menarik senjata api seluruh anggotanya saat berhadapan dengan massa. "Saya jamin tak ada kekerasan aparat di sini," katanya.

HARI TRI WASONO

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/063489028/Jurnalis-dan-Mahasiswa-Tuntut-Kapolri-Mundur

Ini Alasan Fraksi Penolak Kenaikan Harga BBM

TEMPO.CO, Jakarta - Empat Fraksi menyatakan menolak Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN Perubahan) 2013. Empat fraksi yang dimaksud yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Gerindra.

Sore tadi, forum lobi DPR menyepakati persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan melalui mekanisme pemungutan suara (voting). Opsinya menerima RUU tentang perubahan UU no 19 tahun 2012 tentang APBN 2012 atau menolak. Sebelum voting, tiap fraksi terlebih dulu mengutarakan alasannya menolak atau menerima.

Fraksi Partai Gerindra menyoroti postur RAPBN Perubahan yang tidak berkonsentrasi untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan pemenuhan angkutan gratis untuk masyarakat. Melainkan sekedar fokus pada bagi-bagi uang untuk orang miskin.

Fraksi ini juga mempertanyakan wacana pengembangan energi baru dan terbarukan yang disampaikan saban pembahasan APBN. "Pemerintah tak pernah serius, pemerintah ambil enak saja mengimpor BBM dari luar negeri," kata perwakilan fraksi Gerindra, Ahmad Muzani.

Bahkan, ia menambahkan, lifting minyak justru turun dari 900 juta kiloliter menjadi 840 juta kiloliter. "Ini cara berpikir ironis pada pemenuhan energi. Karena banyak pemikiran yang belum diakomodasi, Gerindra menolak," ucapnya, menambahkan.

Adapun Fraksi Partai PDI Perjuangan menyatakan ragu terhadap kebijakan fiskal pemerintah, lantaran di dalamnya ada substansi kenaikan harga BBM dan bantuan sosial yang dinilai tak berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan. Fraksi ini juga menyoroti inflasi yang terjadi jika postur ini disetujui. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sanggup membuat APBN Perubahan tanpa kenaikan harga BBM dan defisit anggaran tetap aman.

MARTHA THERTINA

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/078489025/Ini-Alasan-Fraksi-Penolak-Kenaikan-Harga-BBM

Demo Tolak BBM Naik, Kampus Diserbu Warga Makassar

TEMPO.CO, Makassar -Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri di depan kampusnya, jalan Sultan Alauddin, Makassar, berbuntut panjang. Setelah beberapa jam lalu dipukul mundur oleh aparat polisi, giliran warga sekitar kampus yang berhadapan dengan mahasiswa. Tiga motor mahasiswa jadi korban pembakaran.

Merasa kesal dengan aksi mahasiswa sore sebelumnya yang menutup badan jalan, warga sekitar Alauddin menyerbu kampus UIN pada malam hari. Mereka melemparkan batu ke arah kampus, tempat mahasiswa bersembunyi setelah disisir polisi.

Benturan antara kedua kelompok pun tak terhindarkan. Dari dalam kampus, mahasiswa membalas serangan dengan batu. Berkali-kali juga terdengar suara letusan, namun belum jelas dari mana asalnya. Orang-orang yang tadinya tinggal menyaksikan bentrok, akhirnya meninggalkan lokasi.

Situasi di kampus UIN beberapa kali kondusif, namun beberapa saat berselang kembali mencekam. Sekitar pukul 20.00 WITA, bentrok mencapai puncaknya. Warga yang menyerbu masuk ke dalam kampus, menarik keluar tiga sepeda motor dari tempat parkir. Motor tersebut dibawa ke badan jalan dan dibakar.

Belum jelas identitas pemilik motor itu. Pihak kampus juga belum bersedia memberi keterangan kepada wartawan. Namun saat berita dihimpun, bentrokan sudah mereda. Warga sudah meninggalkan lokasi.

Di saat bersamaan, juga terjadi dua bentrok lain antara warga dengan mahasiswa. Masing-masing di Universitas Negeri Makassan Gunung Sari serta
Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Polisi belum memiliki data korban yang ditimbulkan.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Burhanuddin Andi, ditemui di depan Kampus UIN, menyayangkan bentrokan yang terjadi. Padahal menurut dia, polisi sudah berusaha membubarkan mahasiswa melalui petugas Pengendali Massa. "Berdasarkan kesepakatan dengan pihak masing-masing kampus, unjuk rasa harus berakhir pukul enam. Namun nyatanya terus berlanjut hingga kami terpaksa membubarkan," katanya.

Burhanuddin memastikan polisi telah menahan sekitar sepuluh mahasiswa yang kedapatan membawa senjata tajam saat berdemonstrasi. Mereka kini dibawa ke markas polisi. Mengenai pembakaran motor, ia membantah pihaknya melakukan pembiaran. Sebab saat kejadian, konsentrasi aparat terpecah di sejumlah kampus yang sama-sama bergejolak. "Itu di luar kehendak kami."

AAN PRANATA

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/058489017/Demo-Tolak-BBM-Naik-Kampus-Diserbu-Warga-Makassar

Lobi Pimpinan Fraksi Sepakati Dua Opsi

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah berunding hampir lima jam, rapat lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR bersepakat hanya ada dua opsi yang akan diambil dalam voting penetapan APBN Perubahan. "Kami sudah cari musyawarah mufakat dan akhirnya disepakati hanya ada dua opsi," kata Ketua DPR, Marzuki Alie usai rapat lobi antar fraksi di kompleks parlemen Senayan, Senin, 17 Juni 2013.

Menurut Marzuki dua opsi yang disepakati itu adalah menerima atau menolak usulan RAPBN Perubahan yang diajukan pemerintah. Dua fraksi yang sebelumnya bersikeras agar paripurna membahas postur APBPN Perubahan tandingan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mengalah.

Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung mengatakan meski tak jadi dibahas di paripurna, partainya tetap pada pendirian awal menolak kenaikan harga BBM. Soal postur APBNP tandingan akan jadi masukan partai untuk pemerintah. "Nanti kan akan ada opsinya menolak, tapi kami akan sampaikan catatan-catatan. Catatan itulah yang akan jadi pembahasan pemerintah."

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid sependapat dengan Pramono. Menurut dia PKS akan melampirkan catatan dari penolakan RAPBN Perubahan ajuan pemerintah. "Esensinya bahwa fraksi kami tetap pada pendirian menolak kenaikan harga BBM."

Lobi antar pimpinan fraksi berakhir sekitar pukul 20.15 WIB. Rapat langsung dilanjutkan dengan paripurna yang sempat diskors pada 15.30 WIB sebelumnya lantaran lobi. Paripurna dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pengesahan RAPBN Perubahan 2013 melalui mekanisme voting. Voting rencananya akan dilakukan terbuka, satu suara satu orang.

Saat ini lima fraksi yaitu Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju dengan APBNP usulan pemerintah. Tiga partai menyatakan menolak, PDIP, PKS dan Hanura. Sedang Gerindra tak menyatakan sikap tegas. Namun sejumlah petinggi Gerindra menyatakan akan mendukung anggaran yang diajukan.

IRA GUSLINA SUFA

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/078489014/Lobi-Pimpinan-Fraksi-Sepakati-Dua-Opsi

Jero Wacik: BBM Naik Tak Perlu Persetujuan DPR

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menegaskan kenaikan BBM sebenarnya tak perlu lagi meminta persetujuan DPR dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Ia menegaskan yang masih memerlukan persetujuan DPR adalah distribusi bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM).

"Karena sudah disetujui. Tahun lalu sudah ketok palu bahwa untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Tapi masih banyak yang tidak mengerti, dikiranya untuk menaikkan BBM perlu persetujuan DPR padahal tidak perlu," katanya di kompleks Istana Merdeka, Senin, 17 Juni 2013.

Jero menegaskan karena ada kenaikan BBM, pemerintah merasa perlu memberikan bantuan kompensasi pada masyarakat berupa penambahan raskin dan BLSM. "Tambahan inilah yang memerlukan persetujuan DPR," katanya.

Menurut dia, rapat paripurna yang digelar hari ini adalah keputusan atas pengajuan paket Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan pemerintah. Komponen harga BBM subsidi yang berubah atau setelah dinaikkan, jumlah kuota, dan pengajuan BLSM tercakup dalam APBN-P tersebut. "Jadi paket inilah yang sebenarnya disidangparipurnakan sekarang," katanya.

Mengenai pengajuan postur anggaran alternatif yang diajukan fraksi yang menolak kenaikan BBM dan distribusi BLSM, Jero tidak mempermasalahkan hal tersebut karena disetujui atau tidaknya postur anggaran alternatif tergantung dari rapat paripurna. Yang terpenting, kata Jero, paripurna menyetujui APBN-P yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai kenaikan harga BBM.

Rapat paripurna mengenai kenaikan BBM masih berlangsung hingga malam ini. Pendukung usulan agar RUU APBN P disahkan atau yang menyetujui kenaikan BBM subsidi adalah fraksi partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB, dan PPP. Fraksi yang menolak APBN-P 2013 atau menolak RUU APBNP adalah PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura.

Pemerintah berkukuh menaikkan BBM untuk memperkecil defisit anggaran yang juga merupakan upaya penyehatan fiskal. Fraksi yang mendukung kenaikan BBM juga menilai alokasi subsidi untuk BBM selama ini tidak terpat dan hanya membebankan anggaran.

ANANDA TERESIA

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/078489010/Jero-Wacik-BBM-Naik-Tak-Perlu-Persetujuan-DPR

Kantor Golkar Subang Dilempar Bom Molotov

TEMPO.CO, Subang -Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Subang, Jawa Barat, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal hingga nyaris terjadi kebakaran besar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya saja sejumlah fasilitas di ruang rapat hangus terbakar.

Di lokasi kejadian, ditemukan empat botol berisi minyak bensin dan bersumbu kain. Dua diantaranya sudah dalam keadaan pecah dan dua lagi dalam keadaan utuh tersimpan di balik pintu keluar ruangan rapat. Dua meja di ruang rapat juga ikut terbakar.

Junaedi, Satgas Golkar yang bertugas mengamankan kantor Golkar kepada Tempo, Senin malam, 17 Juni 2013, mengatakan, "Kejadiannya usai pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati di kantor KPUD," katanya.

Dari kantor KPUD yang bersebelahan dengan kantor DPD Golkar itu, Junaedi langsung berlari ke lokasi kejadian. "Tahu-tahu di ruang rapat kebakaran," tutur Junaedi.

Dengan gerak cepat dia bersama anaknya dibantu Ketua Harian DPD Golkar Kabupaten Subang, Wawan Darmawan langsung berupaya memadamkannya dengan menggunakan air sumur yang diangkut dengan ember. Dan kebakaran besar pun akhirnya bisa dihindari.

Junaedi mengungkapkan peristiwa pelemparan molotov tersebut diduga kuat terkait dengan adanya ancaman yang terjadi Ahad 16 Juni 2013.

"Malam kemarin ada sekelompok pemuda dengan keadaan mabuk mengancam akan membakar kantor," katanya.

Sore harinya memang sempat terjadi peristiwa perusakan kaca-kaca dan kursi kantor yang dilakukan kelompok generasi muda Golkar yang tidak puas atas keputusan DPP Partai Golkar yang melakukan koalisi dengan PDIP dan mencalonkan Imas Aryumningsih sebagai calon wakil bupatinya.

"Terus terang kami kecewa, karena Golkar bisa berkoalisi dengan parpol lain dengan mendudukkan kadernya jadi calon bupati bukan wakil bupati," ujar Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro Kabupaten Subang, Handra Munandar.

Ia juga menegaskan bahwa penetapan Imas sebagai calon wakil bupati sebagai langkah yang keliru. Sebab yang lebih pantas untuk dicalonkan adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, Rumanda.

Kepala Polres Subang, Ajun Komisaris Besar Chiko Ardiwiatto, mengaku sudah mengantongi siapa pelaku dibalik pembakaran kantor Golkar tersebut. "identas pelakunya sudah kami ketahui," katanya. "Kami masih menyelidikinya."

Chiko menduga motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut adalah ketidakpuasan atas penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh DPP Partai Golkar.

NANANG SUTISNA

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/058489001/Kantor-Golkar-Subang-Dilempar-Bom-Molotov

Ganjar Targetkan APBD Jateng Naik 100 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo, sudah menyiapkan agenda untuk menjalankan kepemimpinannya. Salah satunya, politisi dari PDI Perjuangan ini berencana mendongkrak anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jawa Tengah yang kini sekitar Rp 12 triliun naik 100 persen.

"Saya pikir APBD Jateng bisa ditingkatkan jadi dua kali lipat dari sekarang, bisa mencapai Rp 24 triliun," kata dia kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Menurut Ganjar, hal tersebut bukanlah mustahil. Sebab, Jawa Tengah kaya akan sumber dana untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Ia pun menyebut sejumlah perusahaan ngetop yang juga berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. "Anda mau apa di sini? Migas ada Cepu, batik ada Pekalongan, jamu ada Air Mancur dan Sido Muncul," ujarnya bersemangat.

Sayangnya, kata dia, sumber potensial tersebut belum dikelola secara maksimal. Karena itu, Ganjar menegaskan akan melakukan pengelolaan anggaran dengan jelas untuk menggenjot pendapatan daerah. Ia tak ingin ada "kebocoran" anggaran alias korupsi.

"Saya berencana membuat nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembuatan APBD," ujarnya.

Selain soal ekonomi, Ganjar juga berniat melakukan perubahan terhadap kinerja pegawai negeri di Jawa Tengah alias "bersih-bersih". "Jangan lagi ada PNS bisa punya Land Cruiser. Saya saja yang dua periode menjadi anggota Dewan tidak mampu membeli," kata Ganjar yang dilantik sebagai gubernur Jateng pada 23 Agustus nanti.

MUNAWWAROH | HERU TRIYONO

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/058488993/Ganjar-Targetkan-APBD-Jateng-Naik-100-Persen

Hari Ini, SBMPTN 2013 Digelar Serentak

Ilustrasi | RODERICK ADRIAN MOZES/KOMPAS IMAGES

JAKARTA, KOMPAS.com — Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013 digelar secara serentak di seluruh Nusantara, Selasa (18/3/2013) ini. Perwakilan Humas SBMPTN 2013 Panitia Lokal Jakarta, Farida Haryoko, mengatakan, seleksi masuk PTN lewat ujian tertulis ini akan diselenggarakan selama dua hari hingga Rabu (19/6/2013) besok.

Untuk wilayah DKI Jakarta, Farida mengatakan, pelaksanaan SBMPTN ini diikuti oleh 44.165 peserta yang terdiri dari 17.713 peserta ujian IPA, 22.755 peserta ujian IPS, dan 3.697 peserta ujian IP Campuran. Sementara itu, pelaksanaan ujian ini sendiri akan dilaksanakan di 104 SMA/MA dan SMK yang tersebar di wilayah Jakarta dan Depok.

"SBMPTN hari pertama akan mengujikan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU)," kata Farida melalui siaran pers yang diterima wartawan.

Farida menjelaskan, mata pelajaran yang diujikan pada tes TKDU terdiri dari Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pada tes hari kedua besok, Farida menjelaskan bahwa semua peserta akan mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD). Untuk peserta IPA, TKD yang diujikan adalah Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika Dasar. Adapun TKD yang diujikan kepada peserta IPS adalah Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi.

"Peserta SBMPTN yang memilih program studi Ilmu Seni dan Keolahragaan akan mengikuti ujian keterampilan yang diselenggarakan pada 20 dan 21 Juni 2013," sambungnya.

Sebelumnya, pada tahun 2012 lalu, jumlah pendaftar SBMPTN untuk Panitia Lokal Jakarta sebanyak 48.837 peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 8.000 kursi kosong, yang diidentifikasi melamar dua kali karena mengganti pilihan jurusannya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/18/08485450/Hari.Ini..SBMPTN.2013.Digelar.Serentak

Partai Koalisi Beradu Cerdik dalam Isu BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berfoto bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (sekarang mantan) Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri ke kanan) di kediaman pribadi presiden di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011). | KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

KOMPAS.COM - Politik tidak melulu soal idealisme, lobi, dan jaringan. Ada dimensi lain yang juga penting, yaitu citra dan persepsi. Pada dimensi ini, media adalah sarana yang mutlak. Lewat media, citra dan persepsi diusahakan dibangun serta disebarluaskan kepada khalayak.

Namun, pembentukan citra dan persepsi tidak ditentukan semata-mata oleh media. Ada hal lain yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan citra: mulai dari substansi gagasan hingga riwayat kubu kekuatan politik yang sedang berusaha membangun citra. Menjelang Pemilu 2014, pembentukan citra dan persepsi di ruang publik meningkat. Setiap kekuatan politik tidak ingin ketinggalan merebut simpati.

Dalam konteks demikian, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan pintu masuk penting bagi sejumlah kekuatan politik untuk mengampanyekan citra yang hendak mereka bangun. Seperti kaset lama yang diputar terus-menerus, strategi yang dipakai dalam membangun citra tidak berubah: mari tolak kenaikan harga BBM karena rakyat pasti tidak menyukai harga naik.

Pembangunan citra sebagai kekuatan politik yang prorakyat pun dibangun. Sikap menolak rencana kenaikan harga BBM diumumkan di mana-mana walau itu berbeda dengan sikap partai politik lain pendukung pemerintah. Argumen ilmiah coba diselipkan dengan mengutip hasil survei bahwa lebih dari 86 persen orang Indonesia tidak setuju harga BBM naik.

Kegaduhan terjadi. Kekuatan politik pendukung pemerintah dinilai seharusnya bersikap sama dengan pemerintah dalam isu sangat strategis seperti harga BBM. Upaya membangun citra sebagai kekuatan politik yang prorakyat ternyata berhadapan dengan tudingan perilaku tidak etis, tidak konsisten, dan hanya mau cari untung sendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya paham ke arah mana perdebatan itu bergerak. Karena itu, lewat juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, ia mempersilakan rakyat untuk menilai sendiri manuver setiap parpol pendukung pemerintah.

SBY pun tidak akan mau mencopot menteri gara-gara pertentangan di antara kekuatan pendukung pemerintah. Mencopot menteri justru berpotensi besar menguntungkan kelompok yang sedang membangun citra prorakyat dengan mengampanyekan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Jadi, berhati-hatilah, jangan sampai kalah cerdik memainkan isu BBM…. (A Tomy Trinugroho)

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/18/0856556/Partai.Koalisi.Beradu.Cerdik.dalam.Isu.BBM

Demokrat Tak Lagi Inginkan PKS di Koalisi

Sebanyak 51 anggota Fraksi PKS menolak RUU APBN P 2013 pada Rapat Paripurna DPR, Senin (17//6/2013). | Sabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Para politisi Partai Demokrat kembali bersuara keras atas keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi. Sikap PKS yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam rapat paripurna merupakan puncak dari konflik PKS selama ini di tubuh koalisi. Permintaan PKS untuk segera dikeluarkan dari koalisi pun kembali dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

"Ya lebih baik dikeluarkan saja. Ini tidak ada alternatif lain. Sudah beda pendapat dalam satu rumah, apa lagi yang mau dipertahankan?" ujar Max, Senin (17/6/2013) dini hari.

Max mengatakan jika PKS masih tetap dipertahankan dalam koalisi, maka hal ini justru tidak baik bagi partai koalisi ke depan. Pasalnya, perbedaan sikap PKS dengan koalisi sudah terlihat jelas dan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Oleh karenanya, sanksi harus segera dijatuhkan.

Meski demikian, Max menyatakan bahwa wewenang pencopotan para menteri dari PKS tetap menjadi wewenang presiden. Partai Demokrat, kata Max, hanya mengingatkan bahwa sikap PKS yang "mbalelo" sudah ramai dibicarakan publik.

"Kami lihat dulu, ini kan sudah ramai jadi pembicaraan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan bahwa partai koalisi sudah tidak nyaman dengan keberadaan PKS.

"Koalisi tidak kondusif lagi dengan adanya mereka. Mau enggak mau harus keluar," tukas Sutan.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menggelar voting untuk mengesahkan RUU APBN-P 2013, Senin malam, setelah empat fraksi menolak mengesahkan RUU tersebut. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak. Dengan demikian, RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan. Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM begitu RAPBN-P ini disahkan.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/18/10030811/Demokrat.Tak.Lagi.Inginkan.PKS.di.Koalisi

Dugaan Korupsi APBD, Kejagung Panggil Bupati Raja Ampat

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal (kiri) dan Bupati Raja Ampat Marcus Wanma saat konferensi pers penyelenggaran KPDT Expo 2012 bertajuk Jelajah Raja Ampat, Apresiasi Seni Budaya dan Potensi Daerah Tertinggal di Jakarta, Rabu (25/3/2012). Jelajah Raja Ampat akan digelar pada 31 Mei - 3 Juni 2012di Pantai Waisai Tercinta, Raja Ampat. KOMPAS/RADITYA HELABUMI | RADITYA HELABUMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung RI (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Raja Ampat Marcus Wanma sebagai saksi kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (18/66/2013). Pemanggilan sebelumnya Marcus tidak hadir dengan alasan ada urusan pemerintahan.

"Untuk dugaan tindak pidana korupsi APBD pemeriksaan saksi Marcus Wanma, Bupati Raja Ampat," tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi melalui pesan singkat, Selasa.

Selain Marcus, Kejagung juga memanggil saksi lainnya yaitu Kurnia S selaku mantan Direktur Keuangan PT Graha Sarana Duta dan S Riyoyo selaku mantan Senior Eksekutif Marketing PT GSD. Kasus dugaan korupsi ini untuk pengelolaan APBD tahun 2003-2009. Salah satunya untuk pengadaan mesin genset, perluasan jaringan listrik, dan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini sekitar Rp 2,1 miliar. Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka yaitu DS, mantan tenaga ahli PT Graha Sarana Duta dan ER pensiunan PT Telkom Indonesia. Adapun mantan Direktur PT Graha Sarana Duta, Abbas Baradja dan Direktur Utama PT Raja Ampat Makmur Madani, Selviana Wanma telah masuk dipersidangan.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/18/10273369/Dugaan.Korupsi.APBD..Kejagung.Panggil.Bupati.Raja.Ampat

PPP Minta Presiden Tegas Soal PKS

Muhammad Romahurmuziy | KOMPAS.com/SABRINA ASRIL

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy atau Romy mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, PPP meminta agar Presiden segera mengambil keputusan agar persoalan PKS dengan koalisi tidak berlarut-larut.

"Kontrak politik bagaimana dengan sikap koalisi ke depan bergantung pada pendapat presiden, kami dari koalisi tidak menilai atau memberikan evaluasi atas keberadaan PKS. PPP berharap apa pun sikap Presiden sebaiknya diputuskan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga tidak terlalu tersandera dengan masalah yang konfliktual," ujar Romy di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013) dini hari.

Partai-partai koalisi, lanjut Romy, ibarat tengah shalat berjamaah dengan imamnya Presiden SBY. Oleh karena itu, PKS yang masuk di dalam rombongan tetapi memiliki sikap yang berbeda patut dipertanyakan.

"Nah, sekarang apakah kalau tidak ikuti shalat jamaah, apa sesungguhnya dia lebih tepat dikatakan berjamaah atau di luar?" kata Romy.

Menurutnya, setiap partai koalisi pasti sudah menimbang segala konsekuensi dari pilihan politik yang diambil terkait menolak atau menerima kenaikan harga BBM bersubsidi. Demikian pula dengan Presiden SBY. Romy menjelaskan bahwa partainya sudah lebih dari tiga kali bersabar atas tingkah laku PKS yang kerap berseberangan dengan koalisi.

"Sekarang ketegasan itu bukan anggota parpol, tapi ketegasan itu milik pak SBY. Tentang kenyamanan pak SBY dan koalisi sepenuhnya ada di mata beliau apakah beliau masih nyaman dengan keanggotaan pasca sikap mereka (PKS) malam tadi," kata Romy.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menggelar voting untuk mengesahkan RUU APBN-P 2013, Senin malam setelah empat fraksi menoak mengesahkan RUU tersebut karena tidak sepakat akan kenaikan harga BBM. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak. Sehingga, RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan. Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM begitu RAPBN-P ini disahkan.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/18/10412750/PPP.Minta.Presiden.Tegas.Soal.PKS

Pasang Surut Kehadiran Anggota DPR di Paripurna BBM

Sejumlah kursi nampak kosong tidak diisi anggota DPR RI dalam Sidang Paripurna terkait rencana pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013). RAPBNP 2013 satu diantaranya berisi mengenai pengurangan subsidi BBM yang akan berpengaruh pada kenaikan harga BBM. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA | DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna pengesahan APBN Perubahan 2013 akhirnya selesai dilakukan parlemen, Senin (17/6/2013) malam. Rapat berlangsung sekitar 12 jam, dengan dua kali masa skor berikut lobi tertutup lintas fraksi. Terlepas dari hasil paripurna, ada hal unik selama sidang "setengah hari" tersebut. Apakah itu?

Sepanjang sidang, ada hiruk-pikuk yang cukup menggelitik terkait kehadiran anggota DPR. Sudah jamak, sidang paripurna kerap memunculkan kabar absennya mereka yang berlabel wakil rakyat itu.

Namun, sidang paripurna RAPBN-P 2013 lebih unik daripada kabar-kabar soal bolosnya anggota Dewan. Ternyata, sepanjang 12 jam sidang tersebut, jumlah anggota DPR yang berada di ruang sidang paripurna Gedung Nusantara II bertambah dan berkurang sesuai sesi rapat.

Saat rapat dimulai, hanya 411 anggota Dewan yang diketahui hadir. Sementara 149 anggota lain tidak hadir dalam rapat tersebut. Data ini merujuk pada daftar hadir anggota Dewan per pukul 10.50 WIB.

Rinciannya, 118 anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir dari total 148 orang dan 82 anggota Fraksi Partai Golkar dari total 106. Lalu, dari Fraksi PDI Perjuangan hanya 80 orang yang hadir dari total 94 anggota dan Fraksi PKS dihadiri 48 dari total 57 anggota.

Sementara itu, dari Fraksi PAN tercatat kehadiran 23 dari total 46 anggota dan 16 anggota Fraksi PPP hadir dari jumlah anggotanya yang mencapai 38 orang. Berikutnya, 16 anggota Fraksi PKB hadir dari total 28, lalu 17 anggota Fraksi Gerindra hadir dari total 26 anggotanya, serta 8 anggota Fraksi Hanura dari total 11 orang.

Menyusut lalu bertambah sangat banyak

Jumlah kehadiran yang bukan angka maksimal itu pun masih menyusut tajam, setelah rapat diskors satu jam untuk makan siang. Jumlah anggota Dewan di ruang rapat jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Rapat tetap berlanjut dengan agenda penyampaian pandangan fraksi. Tidak ada catatan pasti soal kehadiran anggota Dewan, hanya terlihat dari bertambahnya kursi kosong di ruang rapat.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin rapat kembali memberi waktu satu jam untuk rehat dan melakukan lobi lintas fraksi. Praktiknya, rapat baru dibuka kembali pada pukul 19.15 WIB, dengan hasil lobi sudah dikantongi Marzuki. Lobi memutuskan pengesahan RAPBN-P 2013 melalui pemungutan suara satu putaran.

Saat inilah terjadi hal unik. Begitu pemungutan suara dipastikan digelar, jumlah anggota DPR yang hadir di sidang paripurna tiba-tiba melonjak 108 orang dibanding daftar hadir ketika rapat dimulai pada pagi harinya. Dari hasil voting diketahui ada 519 anggota Dewan yang hadir, dari catatan kehadiran semula hanya 411 pada pagi harinya.

Hasil voting yang memutuskan disahkannya APBN-P 2013 mencatatkan 388 anggota DPR menyetujui pengesahan dan 181 menolak. Jumlah suara yang mendukung dinyatakan berasal dari lima partai dalam koalisi minus PKS. Rinciannya, PKB 23 suara, PPP 34 suara, PAN 40 suara, Golkar 98 suara, dan Demokrat 143 suara. Sementara di sisi penolak, perolehan suara berasal dari empat fraksi lain. Rinciannya, Hanura 14 suara, Gerindra 25 suara, PKS 51 suara, dan PDI Perjuangan 91 suara.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/18/05245053/Pasang.Surut.Kehadiran.Anggota.DPR.di.Paripurna.BBM

PKS Hargai Hasil Paripurna BBM

Anggota DPR RI fraksi PKS berdiri menolak kenaikan BBM dalam proses voting saat mensahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013). RAPBNP 2013 satu diantaranya berisi paket mengenai pengurangan subsidi BBM yang akan berpengaruh pada kenaikan harga BBM. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA | DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim menanggapi pengesahan APBN Perubahan 2013 dengan bersikap bijak. Menurutnya, keputusan itu diambil melalui proses yang baik terlepas hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan partainya.

"Kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami. Terlepas apa hasilnya, itu merupakan proses demokrasi, telah dilakukan di DPR ini, dan keputusan diambil. Kami hargai," kata Hakim seusai mengikuti rapat paripurna pengesahan APBN-P, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Mengenai posisi bersama koalisi dan kelangsungan para menteri asal PKS di kabinet, Hakim menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, hal itu sesuai kontrak koalisi, di mana Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan tentang kedua topik itu.

APBN-P 2013 akhirnya disahkan melalui sidang paripurna yang alot di DPR. Lima fraksi menyatakan mendukung, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Golkar. Kelima fraksi itu memperoleh 338 suara dalam voting.

Sementara empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan penolakannya. Keempat fraksi itu memperoleh 181 suara.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/18/05510369/PKS.Hargai.Hasil.Paripurna.BBM

RI Bayar Rp 38 Triliun ke IMF, DPR Diminta Buka Mata

Para demonstran menggelar aksi unjuk rasa memprotes rapat tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Tokyo, Jepang, Sabtu (13/10). AP Photo/Koji Sasahara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mendesak DPR untuk membuka mata dan menggugat pemerintah terkait pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan pada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar Rp 38 triliun. Fitra menduga dana tersebut berasal dari anggaran siluman dan diputuskan tanpa melibatkan parlemen.

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menuturkan, tidak ada anggaran itu pada APBN 2012 dan 2013. Meski begitu, pemerintah tetap akan membayar sesuai dengan Surat Menteri Keuangaan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor S-303/MK.01/2012 tertanggal 12 April 2013.

Sumber dana pembayaran kouta ke 14 itu, kata Uchok, akan dilakukan oleh BI dengan menggunakan cadangan devisa. Sebagai legalisasinya, Kementerian Keuangan bersama BI sedang melakukan revisi PP No.1/1967 yang telah mendapat persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-958/M. Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 pada 23 Juli 2012.

"Itu mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pembayaran ke IMF adalah anggaran siluman karena belum mendapat persetujuan dari DPR. Kami minta DPR menggugat secara hukum dan politik," kata Uchok dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (16/6/2013).

Menurut Uchok, seandainya pembayaran kepada IMF tetap dilaksanakan, pemerintah sama dengan sengaja menginjak-injak hak budget DPR. Selain itu, pemerintah juga dianggap telah membajak cadangan devisa negara untuk kepentingaan IMF.

"Ternyata, pemerintah lebih murah hati kepada IMF dibanding kepada rakyat sendiri. Lihat saja, IMF mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 38,1 triliun, dan rakyat hanya mendapat Rp 9,3 triliun melaui BLSM (bantuaan langsung sementara masyarakat)," ujarnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/16/08563894/RI.Bayar.Rp.38.Triliun.ke.IMF..DPR.Diminta.Buka.Mata

Soal "Voting", Marzuki Alie Dihujani Interupsi

Marzuki Alie | KOMPAS.com/SABRINA ASRIL

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dihujani interupsi oleh anggota Dewan pada rapat paripurna, Senin (17/6/2013). Marzuki Alie banyak diprotes terkait mekanisme voting atau pemungutan suara yang dilakukan. Awalnya, Marzuki Alie meminta seluruh pihak yang menyetujui dan menolak RAPBN-P 2013 untuk menyampaikan argumentasinya masing-masing.

Marzuki kemudian meminta terlebih dulu partai yang menolak untuk berdiri. Saat para anggota Dewan yang mayoritas berasal dari Fraksi PKS dan PDI Perjuangan berdiri, sejumlah protes pun dilontarkan. "Buat apa pimpinan? Berdiri tapi tidak voting?" teriak salah seorang anggota Dewan.

Setelah itu, sahutan protes pun terus berdatangan sampai Marzuki kembali menjelaskan bahwa dirinya hanya menampung saran dari partai yang menolak. "Sudah, sudah. Saya hanya menampung (usulan) di sini," katanya.

Namun, jawaban Marzuki tidak memenuhi kepuasan para peserta rapat hingga akhirnya mekanisme awal pun dibatalkan. Marzuki akhirnya sepakat dengan peserta rapat agar pandangan fraksi disampaikan terlebih dulu, baru dilakukan voting terbuka.

Hingga kini, rapat paripurna masih berlangsung. Rapat ini berlanjut setelah lobi fraksi tidak menemui kesepakatan sikap terkait menerima atau menolak RAPBN-P 2013. Pimpinan fraksi hanya sepakat agar dilakukan voting.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/21144177/Soal.Voting..Marzuki.Alie.Dihujani.Interupsi.

Rapat Gaduh, Marzuki Ancam Anggota Dewan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie | KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna DPR yang akan mengesahkan Rancangan APBN Perubahan 2013 kembali dilanjutkan Senin (17/6/2013) malam setelah sempat terhenti sekitar empat jam untuk lobi lintas fraksi. Meski sudah mengantongi modal dari lobi, tapi rapat tetap gaduh karena dihujani interupsi yang tak tertib.

Ketua DPR RI Marzuki Alie yang memimpin rapat nampak kewalahan menertibkan para anggotanya. Sesekali ia menekan tombol untuk mematikan microphone yang digunakan secara tidak tertib. Karena kondisi semakin tidak tertib, Marzuki sampai mengeluarkan ancaman serius untuk mengeluarkan peserta paripurna yang dinilai mengganggu.

"Saya minta semua untuk tertib agar paripurna ini berjalan lancar. Kalau tetap mengganggu, pimpinan bisa mengambil sikap untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini," kata Marzukie, Senin (17/6/2013) malam. Adapun hujan interupsi dilontarkan beberapa anggota Dewan terkait voting atau pemungutan suara yang akan diambil sebelum APBNP 2013 diputuskan.

Voting yang semula sebatas menerima atau menolak Rancangan APBNP 2013, akhirnya meluas dengan memberikan fraksi-fraksi yang menolak dan mendukung untuk menyampaikan penjelasan dan argumentasinya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/21184420/Rapat.Gaduh..Marzuki.Ancam.Anggota.Dewan

Bawaslu Minta Klarifikasi KPU soal Hanura

Anggota KPU Hadar N. Gumay Koleksi pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu memanggil Komisi Pemilihan Umum untuk meminta klarifikasi pencoretan sejumlah caleg dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

"Bawaslu mengklarifikasi KPU sebagai penyelenggara pemilu atau laporan yang disampaikan parpol (Hanura)," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Seperti diketahui, KPU mencoret 86 caleg dari lima parpol peserta Pemilu 2014, yaitu PAN, Gerindra, PPP, Hanura, dan PKPI. Dari kelima parpol tersebut, baru empat parpol yang telah melaporkan KPU terkait hasil verifikasi berkas bakal caleg tahap kedua ke Bawaslu, yaitu PAN, Gerindra, PPP, dan Hanura.

Hadar mengatakan, Bawaslu hanya memanggil satu pihak untuk diklarifikasi hari ini, yakni KPU. Klarifikasi itu, kata Hadar, terkait dugaan pelanggaran KPU saat verifikasi tahap kedua.

"Perlu dipahami, ini bukan proses sengketa. Ini proses pelaporan parpol yang menduga KPU melakukan pelanggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu telah memediasi KPU dan Gerindra dalam kasus yang sama, Minggu (16/6/2013). Hasilnya, Bawaslu merekomendasikan agar KPU dan Gerindra melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Bawaslu pun memberi waktu tiga hari kepada Gerindra untuk mengajukan sengketa pemilu jika tidak menerima hasil verifikasi KPU.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/21305010/Bawaslu.Minta.Klarifikasi.KPU.soal.Hanura.

Jelang "Voting", PKS Sampaikan Surat Cinta untuk SBY

Logo PKS | google

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan sikapnya menolak RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013). Fraksi PKS juga sempat menyampaikan surat cinta khusus untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelang voting atau pemungutan suara yang akan diambil.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan, penolakan partainya tak akan mengubah substansi kenaikan harga BBM. Pemerintah, katanya, tetap bisa menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan kondisi ini, Fahri menyatakan rakyat miskin akan bertambah banyak.

"Oleh karena itu, F-PKS mengirim pesan cinta kepada Presiden. Tahanlah tanganmu wahai Presiden. Tahanlah keinginanmu untuk memberikan beban kepada tulang punggung masyarakat yang masih lemah," ujar Fahri.

Fahri melanjutkan, fraksinya juga mengusulkan perubahan Pasal 8 Ayat 10 bahwa penyesuaian bahan bakar bersubsidi harus tetap mendapatkan kembali persetujuan Dewan. "Ini supaya pemerintah tidak semena-mena menaikkan harga bahan bakar," tukas Fahri.

Pernyataan Fahri ini pun langsung disambut sindiran anggota Dewan lain. "Asalkan harga daging sapi enggak naik ya," tutur salah seorang politisi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, Fahri menyatakan menolak RAPBN-P 2013. "Kami menganggap RAPBN ini tidak akan memberikan kebaikan," imbuh Fahri.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/21345126/Jelang.Voting..PKS.Sampaikan.Surat.Cinta.untuk.SBY

Usai Lobi, Hanura dan Gerindra Tetap Tolak RAPBN-P 2013

Petugas mengisi BBM subsidi jenis premium di SPBU Cikini Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2013). | TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com — Lobi pimpinan fraksi selama lima jam tak menghasilkan keputusan bersama terkait RAPBN-P 2013. Setiap fraksi masih bersikeras pada pendiriannya, termasuk Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Gerindra. Pandangan Fraksi Partai Hanura disampaikan oleh Ketua Fraksi Syarifudin Sudding.

"Kami melihat dengan hati nurani rakyat dan penderitaan rakyat dan beban yang dihadapi rakyat. Fraksi Hanura menolak perubahan APBN-P tahun 2013," ujar Sudding dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013).

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, rencana penurunan subsidi bisa menciptakan orang miskin baru. Gerindra, kata Muzani, juga tidak sepakat dengan rencana pemerintah membagi-bagikan uang dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Gerindra mengajukan tentang pembangunan infrastrutur. Konsentrasi ini bukan semata-mata bagi uang kepada mereka yang dianggap miskin," imbuhnya.

Muzani juga mengungkapkan, pemerintah tidak serius menggarap energi alternatif. "Karena itu, Fraksi Partai Gerindra, terhadap rancangan APBN-P, banyak pikiran dan pokok pikiran belum dapat diakomodasi. Maka Fraksi Gerindra menolak," katanya.

Hingga kini, empat fraksi masih menolak mengesahkan RAPBN-P 2013 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Adapun kelima fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Akibat tidak adanya kesepakatan dalam lobi pimpinan fraksi, akhirnya akan dilakukan voting.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/21572736/Usai.Lobi..Hanura.dan.Gerindra.Tetap.Tolak.RAPBN.P.2013.

Inilah Hasil Voting Paripurna BBM

Sebanyak 51 anggota Fraksi PKS menolak RUU APBN P 2013 pada Rapat Paripurna DPR, Senin (17//6/2013). Sabrina Asril

Berikut hasil voting yang dilakukan secara terbuka:
Hanura : 14 orang menolak, 0 menerima
Gerindra: 26 orang menolak, 0 menerima
PKB: 23 orang menerima, 0 menolak
PPP: 34 orang menerima, 0 menolak
PAN: 40 orang menerima, 0 menolak
PKS: 51 orang menolak, 0 menerima
PDI Perjuangan: 91 orang menolak, 0 menerima
Golkar: 98 orang menerima, 0 menolak
Demokrat: 143 orang menerima, 0 menolak

Jumlah menerima 338 orang anggota, sementara yang menolak mencapai 181 anggota. Dengan hasil voting ini, RAPBN-P 2013 akhirnya disahkan.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/22152226/Inilah.Hasil.Voting.Paripurna.BBM

Gaduh, Mahasiswa Digiring Keluar Ruang Paripurna

Sejumlah anggota elemen buruh turut mengikuti Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan pengesahan RUU APBN Perubahan 2013, Senin (17/6/2013). | Sabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Belasan mahasiswa dan belasan buruh terpaksa diamankan oleh Pamdal Gedung DPR karena dianggap mengganggu ketertiban jalannya rapat paripurna pengesahan RUU APBN Perubahan 2013, Senin (17/6/2013) malam. Proses pengamanan sempat membuat rapat paripurna berhenti selama beberapa menit.

Kejadian bermula saat Ketua DPR RI Marzuki Alie tengah menghitung perolehan suara hasil voting atau pemungutan suara pengesahan RUU APBN Perubahan 2013. Belasan mahasiswa yang setia mengikuti jalannya rapat mendadak berdiri dan saling berangkulan saat Marzuki membacakan hasil voting.

Sikap para mahasiswa itu mengundang perhatian Pamdal yang secara perlahan mulai mendekat untuk mengawal. Namun ricuh tak terhindarkan saat jumlah Pamdal yang mengawal para mahasiswa semakin banyak.

Para mahasiswa yang mengenakan jaket almamater berwarna kuning itu beberapa kali berteriak menolak hasil voting yang dianggap memiliki kaitan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM). Saat itulah, beberapa Pamdal mengambil sikap lebih tegas dengan mencoba menggiring para mahasiswa keluar dari balkon ruang rapat paripurna.

Sadar ada kegaduhan, belasan buruh dari FSPMI yang mengikuti rapat paripurna di sudut berbeda mencoba membela para mahasiswa. Para buruh meminta Pamdal tidak represif dalam menjalankan tugasnya.

Khawatir kondisi yang terus memanas, Marzuki Alie ikut memberi imbauan agar Pamdal tidak represif dalam menertibkan para mahasiswa. Ia menyarankan agar mahasiswa yang dianggap mengganggu untuk digiring keluar dengan cara yang baik.

"Tolong Pamdal jangan dipukul, itu mahasiswa anak-anak kita juga," kata Marzuki.

Untuk diketahui, rapat paripurna pengesahan APBNP 2013 telah usai. Hasil voting menyatakan 338 anggota dari lima fraksi mendukung APBN-P disahkan, dan 181 anggota dari empat fraksi menolak.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/22312021/Gaduh..Mahasiswa.Digiring.Keluar.Ruang.Paripurna

Tifatul: Penolakan PKS Hanya dalam Opini

Tifatul Sembiring. | DHONI SETIAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh para politisi PKS hanya dalam tataran opini. Pasalnya, kata Tifatul, kenaikan harga BBM tidak perlu persetujuan DPR.

"Dari PKS, kalau penolakan itu hanya opini saja. (Pemerintah) tidak perlu persetujuan DPR," kata Tifatul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Tifatul mengatakan, pihaknya tetap mendukung program pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) jika harga BBM bersubsidi naik. Hal itu, kata dia, sudah menjadi keputusan partai ketika rapat di Lembang, Bandung, beberapa waktu lalu.

Pemerintah akan memberikan uang tunai kepada sekitar 15,5 juta keluarga miskin. Mereka masing-masing mendapat sebesar Rp 150.000 per bulan. Ada pula penambahan kompensasi lain seperti beras miskin dan beasiswa.

"BLSM sudah diinstruksikan di rapat Lembang, BLSM dan kompensasi harus diterima. Kalau berbeda, berarti penyelewengan dari instruksi," pungkas Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Seperti diberitakan, Fraksi PKS di DPR menolak mengesahkan APBN Perubahan 2013 menjadi undang-undang. Selain PKS, ada tiga fraksi lain yang menyampaikan penolakan dengan berbagai alasan, yakni PDI-P, Gerindra, dan Hanura. Akhirnya UU APBN-P 2013 disahkan melalui mekanisme voting.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/23113999/Tifatul.Penolakan.PKS.Hanya.dalam.Opini

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Dicemooh Partai Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | TRIBUNNEWS/Dany Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berbeda dengan lima partai lain dalam koalisi pendukung pemerintah. Tak ayal, sikap PKS tersebut mendapat cemooh dari anggota partai lain dalam koalisi.

Cemoohan itu terlihat mencolok ketika Ketua DPR Marzuki Alie meminta Fraksi PKS yang menolak RAPBN-P 2013 disahkan untuk berdiri. Semua anggota fraksi ini, total 51 orang, berdiri. "Wuuuu...," seru sebagian anggota Dewan.

Tak cukup itu, terdengar juga celetukan, "Tolak BBM, PKS siap copot menterinya." Celetukan tersebut terdengar dari arah deretan anggota DPR yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. "Pushtunnn... Pushtuunnn...," ucap politisi lain yang langsung disambut gelak tawa anggota Dewan.

Seperti diketahui, pushtun merupakan istilah yang dipakai oleh mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam rekaman yang diputar dalam perkara kasus suap impor daging sapi. Pushtun kerap dianalogikan sebagai "wanita cantik".

Namun, tak hanya cemoohan, sikap penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM justru mendapat dukungan dari politisi PDI Perjuangan, Aria Bima. "Sudah, sudah... jangan nangis," ucap Aria memberi semangat.

Menanggapi berbagai celetukan yang ada, para politisi PKS tak menunjukkan emosinya. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid bahkan terlihat tersenyum atas sindiran dan candaan para anggota Dewan. Pada rapat paripurna kali ini, anggota Dewan akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013.

Dalam rancangan APBN-P, terdapat dana kompensasi dari kenaikan harga BBM, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan raskin. Selain Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura juga menolak RAPBN-P 2013. Namun, suara partai penolak ini masih kalah dalam voting dengan partai-partai pendukung lainnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/17/23254659/Tolak.Kenaikan.Harga.BBM..PKS.Dicemooh.Partai.Koalisi

Saturday, June 8, 2013

Polemik Koalisi, Gertak Dua Macan Ompong

Ilustrasi: Pimpinan parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Dari kiri ke kanan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. | RODERICK ADRIAN MOZES

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik di koalisi pemerintahan, terutama terkait sikap berbeda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi PKS harus segera diselesaikan. Pasalnya, polemik itu hanya akan merugikan rakyat.

"Drama ini tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Jadi masyarakat harus cerdas melihatnya," kata Hanta Yuda pengamat politik dari Pol-Tracking Institute saat diskusi di Jakarta, Sabtu (8/6/2013), menanggapi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh elit PKS.

Hanta mengatakan, melihat peristiwa di koalisi selama ini, polemik di Sekretariat Gabungan bakal terus terjadi hingga akhir pemerintahan di 2014. Presiden tidak ingin mengeluarkan PKS dari koalisi dan PKS tidak akan memutuskan keluar koalisi.

Kedua pihak, tambah Hanta, hanya saling menggertak agar salah satu pihak mengambil keputusan. "Tapi gertak dua macan ompong," kata dia.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, sebagai anggota koalisi, PKS juga harus mau mendukung kebijakan pemerintah yang tidak populer. Di negara manapun, kenaikan harga BBM pasti tidak disukai rakyat.

Didi meyakini jika dilakukan survei saat ini, elektabilitas parpol pendukung kenaikan harga BBM pasti turun. Meski demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan untuk kepentingan penyelamatan APBN dan pengalihan subsidi kepada rakyat miskin.

Didi juga berhadap agar PKS tidak hanya menjadikan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menaikkan citra partai. "Kepentingan rakyat ke depan tidak boleh dilihat dalam konteks kenaikan BBM saat ini. Isunya bagaimana mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih dibutuhkan seperti pembangunan infrastruktur. Sekarang uang terbakar hanya untuk BBM yang menguntungkan orang-orang tertentu," kata Didi.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2013/06/08/16163624/Polemik.Koalisi..Gertak.Dua.Macan.Ompong

Laman

Monday, June 17, 2013